Connect with us

Headline

Deklarasi kami Di Bubarkan Alasan Maklumat Kapolri, Demo Buruh Di Depan DPR RI Di Biarkan Polisi

Published

on

Realitarakyat.com – Kepolisian membiarkan aksi Buruh di depan gedung DPR RI, menanggapi hal tersebut Lukman menganggap tidak adil dalam menegakkan maklumat Kapolri.

“Ini jelas terlihat sekali tidak adil, Kenapa saat acara Deklarasi KAMI di Surbaya, Polisi bubarkan dengan alasan Maklumat Kapolri, tapi kenapa Demo Buruh seperti ini malah dibiarkan, padahal mereka juga melakukan kerumanan massa juga.” Ucap Lukman, Rabu (30/9/2020).

Berikut Maklumat Kapolri : Adapun isi Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa mempertimbangkan situasi nasional terkait dengan cepatnya penyebaran Covid-19, maka pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam rangka penanganan secara baik, cepat, dan tepat agar penyebarannya tidak meluas dan berkembang menjadi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

2. Bahwa untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, Polri senantiasa mengacu asas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi (Salus Populi Suprema Lex Esto), dengan ini Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan Maklumat:

a. Tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri, yaitu:

1) Pertemuan sosial, budaya, keagamaan dan aliran kepercayaan dalam bentuk seminar, lokakarya, sarasehan dan kegiatan lainnya yang sejenis;

2) Kegiatan konser musik, pekan raya, festival, bazaar, pasar malam, pameran, dan resepsi keluarga;

3) Kegiatan olahraga, kesenian, dan jasa hiburan;

4) Unjuk rasa, pawai, dan karnaval; serta

5) Kegiatan lainnya yang menjadikan berkumpulnya massa.

b. Tetap tenang dan tidak panik serta lebih meningkatkan kewaspadaan di lingkungan masing-masing dengan selalu mengikuti informasi dan imbauan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah;

c. Apabila dalam keadaan mendesak dan tidak dapat dihindari, kegiatan yang melibatkan banyak orang dilaksanakan dengan tetap menjaga jarak dan wajib mengikuti prosedur pemerintah terkait pencegahan penyebaran Covid-19;

d. Tidak melakukan pembelian dan atau menimbun kebutuhan bahan pokok maupun kebutuhan masyarakat lainnya secara berlebihan;

e. Tidak terpengaruh dan menyebarkan berita-berita dengan sumber tidak jelas yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat; dan

f. Apabila ada informasi yang tidak jelas sumbernya dapat menghubungi kepolisian setempat

3. Bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan Maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Demikian Maklumat ini disampaikan untuk diketahui dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat.

Ditempat terpisah, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal pun menganggap pembahasan secepat kilat seperti lagi kejar tayang nonton sinetron. Bayangkan saja, dalam kurun waktu tiga hari pasal krusial tentang ketenagakerjaan seperti aturan upah, cuti karyawan, karyawan kontrak, outsourcing, waktu dan jaminan pekerja, pesangon hingga hukum pidana selesai dibahas.

“Itu hanya tiga hari selesai. Bagaimana bisa dikatakan tuntas pembahasannya,” ujar Said, Rabu (30/9/2020).

Pihaknya mendesak agar pasal terkait ketenakerjaan tidak dimasukkan dalam Omnibus Law dikembalikan ke UU No. 13 Tahun 2003. Permintaan tersebut telah diusulkan ke Panja dan disetujui oleh 7 fraksi dari 9 fraksi di DPR. “Hanya dua yang tidak setuju, selebihnya tujuh fraksi meminta dicabut itu klaster ketenagakerjaan dari RUU Cipta Kerja, agar kembali ke UU No. 13 Tahun 2003 yang existing,” tandas dia.

Dia menandaskan, pada dasarnya serikat buruh setuju disahkannya RUU Cipta Kerja dengan syarat tidak memasukkan pasal kontroversial tentang ketenagakerjaa yang sudah diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003. Pihaknya setuju Omibus Law dalam rangka meningkatkan investasi.”Kami setuju dengan Pak Jokowi. Kami bersama beliau, setuju soal kemudahan investasi di Indonesia, juga regulasi dan iklim investasi perlu diperbaiki. Yang kami tidak setuju adalah perlindungan buruh dikurangi dalam RUU Cipta Kerja,” terang Said.(ilm)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Headline

Raja-Raja Melayu Tolak Usulan Darurat Nasional

Published

on

Continue Reading

Headline

PM Bulgaria Boyko Borissov Positif Terinfeksi Covid-19

Published

on

Continue Reading

Daerah

Letto Terpidana Mati Kendalikan Sabu 8.8 Kilogram di Surabaya dari Lapas Lampung

Published

on

Continue Reading
Loading...