Connect with us

Hukum

Langgar PSBB, 72 Unit Usaha di DKI Ditutup

Published

on

ist/net

Realitarakyat.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menutup 72 unit usaha kategori pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) karena melanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Ke-72 unit usaha tersebut melakukan pelanggaran Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 88 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Penanganan COVID-19 di ibu kota.

“Mereka melakukan pelanggaran dari aturan yang berlaku,” kata Kepala Seksi Pengawasan Dinas Parekraf DKI Jakarta, Iffan, seperti dikutip Antara, Selasa (6/10/2020).

Dari 72 unit usaha tersebut, sebanyak 25 adalah tempat usaha hiburan yang ditutup Disparekraf DKI seperti griya pijat, karaoke dan bar. “Mereka seharusnya tidak boleh beroperasi saat PSBB,” kata dia.

Adapun 47 tempat usaha lainnya ditutup sementara karena melayani makan minum di tempat (dine-in) dan tidak menerapkan protokol pencegahan COVID-19.

“Mayoritas restoran, kami dapatkan pelanggaran karena menyediakan dine-in dan tidak menerapkan protokol kesehatan. Kami lakukan tindakan penutupan sementara 1×24 jam,” kata Iffan.

Dengan diterbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, Disparekraf dapat secara langsung melakukan tindakan terhadap usaha pariwisata yang melanggar aturan PSBB.

“Diterbitkannya Pergub 79 Tahun 2020 ini sangat efektif untuk kami melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap industri pariwisata,” kata Iffan.

Disparekraf telah melakukan pengawasan terhadap 430 tempat usaha pada masa PSBB periode 14 hingga 30 September 2020.

Tempat usaha yang diawasi terdiri atas restoran, kafe, bar, biliar, hotel, kedai kopi, karaoke, spa, diskotek, bioskop, golf, griya pijat, salon/barber shop, pusat olahraga, kawasan dan sarana rekreasi keluarga. (ndi)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hukum

Ini Alasan Polda Metro Jaya Stop Penyelidikan Kasus Pelangaran Prokes Raffi Ahmad

Published

on

Continue Reading

Hukum

Listyo Sigit Harus Bisa Buktikan Tak Ada Lagi Diksi Kriminalisasi Ulama

Published

on

Continue Reading

Headline

Kompolnas: Pam Swakarsa Komjen Listyo Bukan Seperti Tahun 1998

Published

on

Continue Reading
Loading...