Connect with us

Hukum

Terkait Proses Hibah Tanah, KPK Konfirmasi Sekda Kabupaten Bogor

Published

on

ist/net

Realitarakyat.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi saksi Sekda Kabupaten Bogor Burhanudin dan wiraswasta/pengelola pesantren H.M.N Lesmana soal dugaan proses hibah tanah untuk tersangka mantan Bupati Bogor 2008-2014 Rachmat Yasin (RY).

KPK, Senin (12/10/2020), memeriksa keduanya sebagai saksi untuk tersangka Rachmat dalam penyidikan kasus korupsi terkait pemotongan uang dan gratifikasi.

“H.M.N Lesmana (wiraswasta/pengelola pesantren) dan Burhanudin (PNS/Sekda Kabupaten Bogor/Kadis Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor 2009-2014) dikonfirmasi oleh penyidik mengenai adanya dugaan proses hibah tanah untuk tersangka RY,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Senin (12/10/2020).

Selain itu, KPK juga memeriksa dua saksi lainnya untuk tersangka Rachmat, yakni Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Estantoni Kasno dan Kasubag Keuangan BPBD Kabupaten Bogor Syarif Hidayat.

“Dikonfirmasi oleh penyidik terkait dengan adanya dugaan pemotongan dana yang kemudian dikumpulkan untuk diberikan kepada tersangka RY,” ucap Ali.

KPK telah menetapkan Rachmat sebagai tersangka pada 25 Juni 2019.

Tersangka Rachmat diduga meminta, menerima atau memotong pembayaran dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebesar Rp8,93 miliar.

Uang tersebut diduga digunakan untuk biaya operasional bupati dan kebutuhan kampanye pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif yang diselenggarakan pada 2013 dan 2014.

Selain itu, tersangka Rachmat juga diduga menerima gratifikasi, yaitu berupa tanah seluas 20 hektare di Jonggol, Kabupaten Bogor agar memperlancar perizinan lokasi pendirian pondok pesantren dan Kota Santri serta menerima gratifikasi berupa mobil Toyota Vellfire senilai Rp825 juta.

Gratifikasi tersebut diduga berhubungan dengan jabatan tersangka dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya serta tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja.

Rachmat disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (ant/ndi)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Daerah

Kejati NTB Periksa Dua Direktur Pelaksana Proyek Jagung 2017

Published

on

ist/net
Continue Reading

DPR

Komisi III Akan Lobi Jaksa Agung Soal Minimnya Anggaran Kejati NTT

Published

on

ist/net
Continue Reading

DPR

Komisi III Nilai Belum Ada Efek Jera Hukuman bagi Pelaku Kekerasan Perempuan dan Anak

Published

on

Anggota Komisi III DPR RI Ary Egahni Ben Bahat (ist/net)
Continue Reading
Loading...