Connect with us

Headline

Polemik Mobil Dinas KPK, Saut: Harus Diawasi

Published

on

Realitarakyat.com – Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menilai dinamika yang berada di Internal KPK harus diawasi masyarakat.

Terlebih saat ini terjadi perbedaan pendapat antara pimpinan KPK dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK terkait anggaran mobil dinas baru.

“Jadi dinamika di dalam (KPK) sekarang perlu, ya Dewas KPK perlu di awasi, KPK perlu di awasin, maksud saya masyarakat harus sudah melihat ke arah mana pemberantasan korupsi di Indonesia,” kata Saut saat dimintai konfirmasi oleh RRI, atas perbendaan pendapat tersebut, Jumat (16/10/2020).

Saut juga mengatakan agar masyarakat bisa mengawasi Pimpinan KPK dan Dewas KPK saat ini. Untuk itu, masyarakat harus tahu mau ke arah mana sistem pemberantasan Korupsi saat ini.

“Pertanyaannya menarik dinamika di dalam itu seperti apa,” tekan Saut.

Seperti yang diketahui, Dewas KPK memastikan bakal menolak fasilitas mobil dinas. Diketahui, KPK mengusulkan anggaran mobil dinas untuk pimpinan, Dewas dan pejabat struktural. Usulan itu telah disetujui Komisi III DPR RI.

“Kami Dewas punya sikap menolak pemberian mobil dinas tersebut,” kata Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean saat dikonfirmasi, Jumat (16/10/2020).

Tumpak menjelaskan alasan di balik sikapnya menolak mobil dinas untuk Dewas. Dikatakan, Dewas telah mendapat tunjangan transportasi. Menurutnya, tunjangan itu telah cukup bagi Dewas.

“Berdasarkan Perpres tentang penghasilan Dewas, sudah ada diberikan tunjangan transportasi. Sudah cukuplah itu. Begitu sikap kami,” katanya.

Untuk itu, Tumpak memastikan usulan mobil dinas bukan berasal dari Dewas. Tumpak juga mengaku tidak mengetahui usulan penganggaran mobil dinas untuk Pimpinan, Dewas dan pejabat struktural lembaga antikorupsi.

“Kalau kami dari Dewas tidak pernah mengusulkan diadakan mobil dinas bagi Dewas. Kami tidak tahu usulan darimana itu,” katanya.

Penolakan terhadap fasilitas mobil dinas bukan pertama kali dilakukan Tumpak. Tumpak bersama pimpinan KPK Jilid I lainnya juga menolak mobil dinas saat itu. Sikap serupa juga ditunjukkan pimpinan KPK jilid selanjutnya. Dengan demikian, pimpinan KPK jilid V akan menjadi pimpinan pertama yang menerima fasilitas mobil dinas.

“Kalau tanya pengalaman saya dulu waktu pimpinan KPK jilid pertama kami juga menolak pemberian mobil dinas. Saya lihat pimpinan-pimpinan setelahnya juga sama. Jadi kalau lah itu benar (anggaran mobil dinas) baru kali inilah pimpinan diberi mobil dinas,” katanya.

Pihak KPK sendiri telah membenarkan bahwa terdapat persetujuan DPR terkait anggaran pengadaan mobil dinas untuk pimpinan, Dewas, dan pejabat struktural di lingkungan KPK.

Hal tersebut dikonfirmasi oleh Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dimintai keterangan. Dirinya mengakui bahwa mobil dinas baru Pimpinan KPK terdapat dalam anggara KPK tahun 2021.

“Dalam anggaran KPK 2021, informasi yang kami terima benar telah ada persetujuan DPR terkait anggaran pengadaan mobil dinas jabatan untuk pimpinan, dewas dan pejabat struktural di lingkungan KPK,” kata Ali saat dimintai konfirmasi, Jumat (16/10/2020).

Namun demikian, Ali belum dapat menjelaskan tentang besaran rincian anggaran untuk pengadaan mobil dinas jabatan tersebut. Sebab pembahasan terkait pagu anggaran mobil dinas masih belum final.

“Mengenai besaran rincian anggaran untuk hal tersebur, saat ini belum final dan masih dalam pembahasan terutama terkait detail rincian pagu anggaran untuk masing-masing unit mobil dinas jabatan tersebut,” aku Ali.

Ali mengatakan, bahwa mengenai jumlah unit mobil dinas akan mengacu kepada Peraturan Komisi Organisasi dan Tata Kerja. Saat ini aturan tersebut masih dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

“Sedangkan besaran harga tentu akan mengacu pada standar biaya sebagaimana peraturan menteri keuangan dan e-katalog LKPP,” imbuh Ali.

Hanya saja, Ali menegaskan, saat ini, KPK belum memiliki mobil dinas jabatan, baik itu untuk pimpinan maupun pejabat struktural KPK.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang diterima awak media yang sehari-harinya meliput di Kantor KPK, pimpinan KPK bakal mendapat jatah mobil dinas. Mobil dinas jabatan untuk ketua KPK dianggarkan Rp1m45 miliar sementara untuk 4 pimpinan lainnya masing-masing Rp1 miliar.

Diketahui, Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani membenarkan bahwa Komisi III telah menyetujui anggaran pengadaan mobil di KPK.

“Terkait soal anggaran pengadaan mobil di KPK, maka Komisi III hanya menyetujui jumlah dan peruntukan besarnya saja, karena memang DPR tidak boleh masuk dalam pembahasan satuan tiga dr mata anggaran K/L. Krn itu yang kami setujui adalah kebutuhan anggaran pengadaan mobil KPK secara keseluruhan,” demikian Arsul saat dikonfirmasi.(Din)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Headline

BMKG : Jabodetabek Berpotensi Hujan

Published

on

Continue Reading

DPD

DPD RI Beri Keterangan Permohonan Atas Pengujian UU Minerba Terhadap UUD 1945

Published

on

Continue Reading

Headline

Besok, Mantan Walikota Kupang Diperiksa Lagi

Published

on

Continue Reading
Loading...