Connect with us

Headline

Mendagri Minta ASN dan Penyelenggara Pemilu Netral di Pilkada 2020

Published

on

Realitarakyat.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian berharap aparatur sipil negara (ASN) dan penyelenggara pemilu netral di Pilkada 2020. Tito mengatakan pemerintah melakukan sejumlah langkah untuk menjaga netralitas di ASN.

Salah satunya adalah dengan adanya larangan mutasi jabatan ASN sejak enam bulan sebelum penetapan pasangan calon (paslon) pilkada. Mutasi bisa dilakukan jika mendapat persetujuan dari Mendagri.

“(Larangan mutasi) dengan tiga pengecualian. Pertama apabila jabatan itu memang kosong (daerah tidak ada pejabat yang memimpin). Kedua pejabatnya sedang dalam proses hukum atau ditahan oleh aparat penegak hukum. Dan ketiga, kalau pejabat di daerahnya wafat,” ujar Tito dikutip dari siaran pers Puspen Kemendagri, Selasa (20/10/2020).

Dia menyebut ada kepala daerah yang nekat melakukan mutasi dan berakhir pada diskualifikasi. “Kemarin ada yang melakukan sehingga akhirnya diskualifikasi, yaitu Kabupaten Ogan Ilir, ada dugaan demikian, sehingga temuan Bawaslu kemudian di follow up oleh KPU,” jelasnya.

Selain ASN, Tito menilai pentingnya netralitas di pihak penyelenggara pemilu. Menurutnya KPU dan Bawaslu sebagai wasit sudah seharusnya bersikap netral untuk menyukseskan Pilkada 2020.

“Wasit sangat menentukan, kalau wasit netral, wasitnya baik maka akan dihormati dan disegani. Tetapi kalau seandainya berpikirnya kapan lagi lima tahun sekali, maka itu akan menjadi awal permasalahan di daerah itu awal ketidakpercayaan,” paparnya.

Tito bahkan menambahkan tidak ingin ada pihak-pihak yang sengaja memasang orang di KPU daerah. “Sehingga ini tolong arak-arakan KPU daerah yang bertanggung jawab betul-betul tunjukkan netralitas. Hanya dengan netralitas rekan-rekan akan dihargai oleh paslon-paslon,” pungkasnya.(Din)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Daerah

Kasus Bank NTT Cabang Surabaya, Jaksa Selamatkan Uang Negara Rp. 128 miliar

Published

on

Continue Reading

Headline

Dirjen GTK : Guru Honorer Dibantu Belajar Agar Lolos PPPK

Published

on

Continue Reading

Daerah

Terbukti Korupsi, Muhamad Ruslan Divonis 10 Tahun Penjara

Published

on

Continue Reading
Loading...