Connect with us

DPR

Mulyanto : Agar Masyarakat Tidak Makin Curiga, DPR dan Pemerintah Tidak Gonta Ganti UU Cipta Kerja

Published

on

Realitarakyat.com – Untuk menghindari salah persepsi dan saling tuding menyebar berita bohong soal RUU Cipta Kerja, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto meminta, DPR dan Pemerintah tidak gonta-ganti dokumen RUU Cipta Kerja. Karena, setelah disahkan oleh DPR, draf UU Cipta Kerja tidak boleh diubah apalagi diganti dengan dokumen berbagai versi dan ketebalan.

Menurutnya, berdasarkan Peraturan DPR RI No.1/2020 tentang Tata Tertib pasal 163 huruf c dan huruf e diatur ketentuan, bahwa pada saat pengambilan keputusan Tingkat I, dilakukan pembacaan serta penandatanganan naskah RUU.

“Artinya dokumen rancangan RUU pada titik proses ini sudah ada dan siap untuk dibacakan dan ditandatangani setiap Fraksi. Bahkan, lazimnya ditandatangani pada setiap halaman naskah,” kata Mulyanto, Selasa (20/10/2020).

“Begitu yang saya pahami, sehingga tidak boleh lagi ada perubahan redaksional apalagi substansial terdahadap RUU yang sudah disahkan melalui pembacaan dan penandatanganan naskah RUU tersebut,” tambahnya.

Bahkan terakhir Sekretariat Negara mengusulkan perbaikan draf RUU Cipta Kerja sebanyak 158 item dalam dokumen setebal 88 halaman berdasarkan recall tanggal 16 Oktober 2020.

“Bukan hanya terjadi gonta-ganti dokumen sebanyak 4 kali sejak disahkan sampai dengan penyerahan dokumen resmi kepada Presiden di tingkat DPR, tetapi juga terjadi koreksi di tingkat Pemerintah berdasarkan recall tanggal 16 Oktober 2020.

“Publik berhak tahu terkait hal ini, termasuk juga kita semua, agar diperoleh kepastian, bahwa memang benar dokumen resmi 812 halaman yang berifat final tersebut sudah sesuai dengan hasil akhir Panja Cipta Kerja. Tidak ada penambahan atau pengurangan pasal atau ayat dalam dokumen final tersebut,” paparnya.

“Pertanyaan yang sama juga dapat kita ajukan untuk dokumen koreksi yang dilakukan oleh Sekretariat Negara melalui dokumen setebal 88 halaman dengan 158 item perubahan. Harus dapat dipastikan tidak ada perubahan yang bersifat substansial terhadap usulan perbaikan itu,” tukasnya.(Din)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPR

Salurkan Dana PEN Bagi UMKM, Pemerintah Perlu Gandeng Koperasi

Published

on

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati (ist/net)
Continue Reading

DPR

Komisi III Tegaskan Tak Ada Aturan Kapolri harus Agama Tertentu

Published

on

Anggota Komisi III DPR RI Jazilul Fawaid (ist/net)
Continue Reading

DPR

Ini Alasan Baleg Tunda Pengesahan Prolegnas Prioritas 2021

Published

on

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas (ist/net)
Continue Reading
Loading...