Connect with us

Nasional

Bangun Kepercayaan, Peneliti LIPI Minta Pemerintah Lakukan Permaikan Komunikasi Politik

Published

on

ist/net

Realitarakyat.com – Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Dr Siti Zuhro MA mengatakan bahwa untuk membangun kepercayaan dalam iklim demokrasi ini maka pemerintah perlu untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam komunikasi politiknya, baik komunikasi dengan para tokoh maupun dengan masyarakat.

”Di Indonesia ini ada yang namanya UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), bukan hanya UU ITE. Maka masyarakat memiliki hak untuk mengakses informasi, sehingga informasi yang disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat ini harus transparan,” ujar Siti Zuhro, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (23/10/2020).

Siti menyarankan bahwa setiap permasalahan yang ada ini harus dikenali untuk mengetahui apa solusinya sehingga bisa segera dilakukan perbaikan-perbaikan.

Karena itu, menurut dia, kalau permasalahan ini hanya dibiarkan saja hingga menumpuk, maka bisa menimbulkan akumulasi ketidakpuasan dan membuat masyarakat tidak percaya kepada pemerintah.

”Kita ini kan sedang membangun demokrasi, membangun demokrasi itu kan bukan cuma saat Pilkada dan Pemilu. Tapi bagaimana mengedukasi masyarakat dengan nilai-nilai demokrasi, sehingga masyarakat bisa memahami apa esensi demokrasi itu sendiri,” jelas Siti.

Wanita kelahiran Blitar ini menerangkan bahwa perlu melembagakan nilai-nilai terkait demokrasi menjadi suatu pemahaman, suatu orientasi yang nantinya bisa dilaksanakan oleh masyarakat.

Jadi dalam berdemokrasi kita bisa melakukan “trust building”, sehingga tidak ada lagi rusuh dalam setiap sengketa pilkada.

”Saling mencemooh, saling saling melecehkan, ini kan sama sekali sekali bukan demokrasi. Padahal kan demokrasi diadakan agar konflik itu tidak mengerucut dan menjadi tren. Jadi semakin demokratis masyarakat harusnya konflik dan kekerasan itu semakin menurun,” terangnya.

Menurut Zuhro, dengan adanya demokrasi, setiap perbedaan pendapat sudah terwadahi dalam cara-cara dialog dan musyawarah mufakat.

“Ini yang saat ini tidak ada, hanya fokus mendesain pemilu, merevisi UU. Dari tahun ke tahun terus seperti itu. Tidak membumikan, tidak mensosialisasikan nilai-nilai terkait dengan budaya demokrasi itu sendiri,” katanya.

Zuhro menyampaikan bahwa “trust building” adalah hal yang sangat mendasar dalam membangun demokrasi, karena itu menyangkut membangun peradaban.

Membangun suatu nilai-nilai budaya yang kompatibel dengan nantinya aplikasi dalam berdemokrasi. Sehingga menurutnya, jangan sampai ketika sudah terpilih malah masyarakatnya tidak digubris.

”Jadi mestinya setiap kita melakukan pemilu, ada capaian-capaian positif yang mestinya naik kelas. Jadi antara calon pemimpin dan masyarakatnya ini mereka bertemu langsung, bertatap muka, berdialog dalam kampanye itu untuk merasakan masalah yang ada,” tutur Zuhro. (ndi/ant)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Headline

Habib Rizieq Dikabarkan Kabur dari RS Ummi Sabtu Malam

Published

on

Continue Reading

Headline

Menko Polhukam Mahfud Benarkan MIT Dalangi Teror Sigi

Published

on

Continue Reading

Headline

Habib Rizieq Tolak Publikasikan Hasil Swab Covid-19

Published

on

Continue Reading
Loading...