Connect with us

Daerah

Relaksasi Tunggakan Iuran JKN Lebih 6 Bulan

Published

on

Realitarakyat.com – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah memberikan keringanan pembayaran bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU BU).

Keringanan itu diberikan kepada PBPU dan PPU BU yang memiliki tunggakan lebih dari 6 bulan iuran.

Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, Andayani Budi Lestari mengemukakan, relaksasi tunggakan ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

“Tujuannya apa? Tujuannya adalah memberikan keringanan pembayaran tunggakan bagi peserta PBPU dan PPU BU yang memiliki tunggakan lebih dari 6 bulan. Dimana sisanya harus dilunasi paling lambat adalah Desember 2021,” ungkap Andayani dalam Media Workshop dan Anugerah Lomba Karya Jurnalistik BPJS Kesehatan bertajuk ‘Jaminan Kesehatan Nasional dan Adaptasi Kebiasaan Baru, Sabtu (24/10/2020).

“Kenapa ini kemudian menjadi sesuatu yang harus segera kami laksanakan. Karena dimasa pandemi COVID-19 ini dikhawatirkan orang-orang yang mempunyai tunggakan lebih dari 6 bulan itu tidak mengakses layanan kesehatan,” sambungnya.

BPJS Kesehatan mencatat, hingga 9 Oktober 2020 sudah ada 447 badan usaha dan 85.482 peserta mandiri yang memanfaatkan program relaksasi tunggakan.

Andayani menjelaskan, PBPU dan PPU BU yang ingin mendapatkan relaksasi tunggakan, dapat melakukan pendaftaran melalui sejumlah kanal yang disediakan. Empat kanal yang tersedia meliputi Pandawa (Pelayanan Administrasi Melalui Whatsapp), Aplikasi Mobile JKN, BPJS Kesehatan Care Center, dan Whatsapp ke CHIKA.

“Ini juga jangan datang ke kantor. Tapi melakukan pendaftaran pada kanal yang telah ditetapkan, kemudian melakukan pembayaran tagihan relaksasi tunggakan pada bulan berjalan minimal 6 bulan plus 1 bulan, melakukan pembayaran iuran bulan berikutnya secara rutin dan membayar sisa tunggakan dengan cara melunasi atau memanfaatkan program cicilan paling lambat Desember 2021,” ujarnya.

Asisten Deputi Bidang SDM, Umum, dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Bali, NTT, dan NTB, Gusti Ngurah Catur Wiguna ditempat terpisah memastikan, relaksasi tunggakan tidak mengurangi manfaat layanan kesehatan bagi peserta. Namun ia menekankan, hal itu bisa terlaksana ketika seluruh ketentuan relaksasi tunggakan telah diikuti.

“Karena tujuan relaksasi tunggakan ini adalah bagaimana peserta tetap bisa mengakses layanan kesehatan, apalagi dalam kondisi yang sangat sulit seperti saat ini. Sehingga dengan memanfaatkan relaksasi ini, tentunya pelayanan bisa seperti semula,” katanya.

Catur Wiguna lebih lanjut mengatakan, relaksasi tunggakan ini bisa dimanfaatkan badan usaha, termasuk yang bergerak disektor kepariwisataan. Ia tak memungkiri, relaksasi tunggakan ini sangat membantu badan usaha dan peserta, utamanya ditengah kesulitan ekonomi akibat pandemi COVID-19.

“Tentunya nanti seiring dengan perbaikan kedepannya, nanti tentunya semua kewajiban tentu harus terpenuhi,” pungkasnya.(Din)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Daerah

KPU Bandung Targetkan Logistik Pilbup Sampai di Kecamatan Pekan Depan

Published

on

Agus Baroya (ist/net )
Continue Reading

Daerah

Kasus Labuan Bajo, Penyidik Kejati NTT Panggil 10 Orang Saksi ke Kupang

Published

on

Continue Reading

Daerah

Ada Dua Proyek yang Janggal, KPK Diminta Panggil Bupati Purbalingga

Published

on

Continue Reading
Loading...