Connect with us

Headline

Wakil Ketua KPK : Tak Ada Alasan Kejagung-Polri Tolak Bekerjasama’

Published

on

Realitarakyat.com – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango, menyambut baik terbitnya Peraturan Presidan No.102/2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dia mengatakan, pihaknya sudah menanti beleid ini sejak setahun lamanya sejak terbitnya UU No.19/2019 tentang KPK atau revisi UU KPK.

“Akhirnya setelah setahun terlewati,” kata Nawawi saat dihubungi wartawan, Rabu (28/10/2020).

Dia menyebut, dengan adanya beleid ini, KPK bakal lebih optimal dalam menjalankan fungsi supervisi.

“Kini pelaksanaan tugas supervisi sudah dapat dioptimalkan,” katanya.

Menurut Nawawi, selama ini banyak perkara tindak pidana korupsi yang ditangani aparat penagak hukum lain belum disupervisi secara optimal oleh KPK. Hal ini, lantaran belum adanya instrumen mekanisme supervisi.

“Karena terkendala belum adanya instrumen mekanismenya yang sebagaimana diatur dalam perpres ini,” ucapnya.

Nawawi menegaskan, dengan adanya Perpres Supervisi ini, APH (Kejagung dan Polri) lain tidak dapat beralasan untuk tidak bekerjasama dengan KPK dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.

“Dengan adanya perpres supervisi ini maka tidak ada alasan lagi bagi pihak APH lainnya untuk tidak bekerjasama dengan KPK dalam penanganan perkara yang telah ditetapkan di supervisi oleh KPK,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presidan No.102/2020 tentang tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada Pasal 2 Ayat 1 dan 2 beleid ini diatur bahwa lembaga antirasuah berwenang melakukan Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada ayat 2 dijelaskan Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia.

“Dalam hal pelaksanaan Supervisi membutuhkan penghitungan kerugian negara, Komisi Pemberantasan Korupsi dapat mengikutsertakan instansi berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersama instansi yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya,” bunyi pasal 2 ayat (3) seperti dikutip Bisnis dari Salinan Perpres Supervisi yanh diunduh dari JDIH Setneg, Rabu (28/10/2020).

Perpres ini juga mengatur pengambilalihan penanganan kasus yang ditangani Polri dan Kejaksaan oleh KPK. Hal tersebut tertuang dalam pasal 9 ayat (1).

Disebutkan pada ayat (1) berdasarkan hasil Supervisi terhadap perkara yang sedang ditangani oleh instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengambil alih perkara Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/ atau Kejaksaan Republik Indonesia.

“Dalam melakukan Pengambilalihan perkarasebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Komisi Pemberantasan Korupsi memberitahukan kepada penyidik dan/atau penuntut umum yang menangani perkara Tindak Pidana Korupsi,” bunyi pasal 9 ayat (2) Perpres No.102/2020.(Din)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Headline

Puan: Perjuangkan Kesejahteraan Guru, Khususnya Honorer

Published

on

Continue Reading

Headline

Penagkapan Eddy Prabowo Dipimpin Langsung Novel Baswedan

Published

on

Continue Reading

Headline

KPK Tangkap Menteri KKP Edhy Prabowo dan Istri

Published

on

Continue Reading
Loading...