Connect with us

DPR

Jiwasraya Disuntik Modal Rp20 Triliun, Politisi PKS Mardani Ali Sera Soroti Langkah Pemerintah

Published

on

Realitarakyat.com – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti kinerja perusahaan badan usaha milik negara (BUMN). Salah satunya, kasus Jiwasraya yang membuka borok tata kelola perusahaan plat merah.

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menyayangkan cara penyelesaian kasus Jiwasraya. Pemerintah menyuntikan modal sebesar Rp20 triliun kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) yang telah mengambil alih Jiwasraya.

Fulus itu akan digunakan untuk menyelesaikan kasus Jiwasraya yang dilakukan melalui Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (APBN) 2021. “Tidak sepantasnya negara bertanggung jawab menggunakan uang rakyat untuk menyehatkan BUMN tersebut,” ujarnya melalui akun twitter @MardaniAliSera, Jumat (30/10/2020).

Dia menerangkan permasalahan di kasus Jiwasraya diakibatkan adanya indikasi korupsi, fraud, dan mismanagement. “Skandal korupsi yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis,” jelasnya.

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu menegaskan pihak-pihak yang terlibat harus bertanggung jawab menyelesaikan kewajibannya kepada nasabah. Pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp20 triliun yang bersumber dari APBN merupakan pengalihan tanggung jawab pihak yang terlibat kepada rakyat.

Apalagi upaya penyelamatan menggunakan uang rakyat itu dilakukan di tengah ekonomi yang sedang terpuruk karena pandemi COVID-19. Mardani menyatakan hal ini jelas melukai rakyat Indonesia.

“Aset-aset Jiwasraya yang masih bisa diselamatkan, diprioritaskan untuk menyelesaikan kewajiban kepada nasabah ‘tradisional’ Jiwasraya yang merupakan kumpulan orang dan para pensiunan. Bukan nasabah saving plan,” tuturnya.

Lulusan Universitas Indonesia (UI) mempertanyakan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi industri keuangan. Padahal, sebagai regulator, OJK sudah diberikan kewenangan luas dalam Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK.

OJK memiliki kewenangan untuk memberikan izin operasi, mengawasi, dan membuat peraturan di industri asuransi. Mardani menyebut kasus seperti Jiwasraya merupakan bukti nyata bahwa ketika demokrasi diperdagangkan, rakyat yang mengalami kerugian.

“Kesalahan Jiwasraya tidak bisa hanya ditimpakan pada personal. Harus ada perbaikan struktural dan fundamental,” pungkasnya.(ilm)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPR

Komisi VI DPR Soroti Kinerja PT Pelindo III dan PT Angkasa Pura I di Jatim

Published

on

Herman Khaeron (ist/net)
Continue Reading

DPR

Politisi Golkar Minta Pemerintah Percepat Pembebasan Lahan Tol Probowangi

Published

on

Singgih Januratmoko (ist/net)
Continue Reading

DPR

DPR Berharap Pembangunan Kawasan Wisata Komodo Berbasis Konservasi

Published

on

Dedi Mulyadi (ist/net)
Continue Reading
Loading...