Connect with us

Daerah

Optimis, Jonas Salean Diyakin Bebas Dari Jeratan Hukum

Published

on

Realitarakyat.com – Kuasa hukum optimis Jonas Salean yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus bagi-bagi tanah milik pemerintah Kota (Pemkot) Kupang, tidak bersalah (bebas) atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Untuk itu, kuasa hukum dari Jonas Salean tetap beroptimis dan mempertahankan bukti – bukti yang dinilai serta dianggap bahwa apa yang dilakukan tersangka benar adanya.

“Kami selaku tim kuasa hukum optimis dan tetap mempertahankan serta membuktikan apa yang dilakukan Jonas Salean benar dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” kata Kuasa Hukum, Yanto Ekon dalam press conference Analisis Yuridis Surat Dakwaan terhadap Terdakwa, Jumat (30/10/2020).

Ditegaskan Yanto, pembagian tanah kosong seluas 20.068 m2 yang berlokasi di Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang tersebut bukan merupakan tanah milik Pemkot Kupang, melainkan telah menjadi tanah milik negara sejak 1 Juni 1984 berdasarkan pelepasan hak pakai atas tanah tersebut dalam sertifikat hak pakai nomor 5/desa Kelapa Lima/1981 oleh bupati KDH Tingkat II selaku pemegang hak .

Maka, lanjut Yanto, menurut pasal 55 ayat 1 huruf c PP Nomor 40 tahun 1996 tentang HGU, HGB dan hak pakai atas tanah yang menetapkan hapusnya hak pakai, karena dilepaskan secara sukarela oleh pemegang hak sebelum jangka waktu berakhir.

Hal tersebut mengakibatkan tanah tersebut dalam sertifikat HP Nomor 5 yang dikaplingkan dan di bagi–bagi oleh Jonas Salean pada tahun 2016-2017 bukan merupakan barang milik Pemkot Kupang melainkan merupakan tanah milik negara.

“Kami selaku tim hukum ingin menyeimbangakn berita di tengah masyarakat yang selama ini tanah itu dianggap sebagai milik Pemkot Kupang. Berdasarkan bukti-bukti yang kami miliki, tanah yang di bagi-bagi tersebut bukan milik Pemkot Kupang melainkan tanah milik negara,” kata Yanto.

Dijelaskan Yanto, bukti sertifikat hak pakai Nomor 5/desa Kelapa Lima/1981 telah dihapus dan kembali menjadi tanah negara berdasarkan bukti surat pemerintah dalam negeri Nomor 593/3342/PUOD pada 8 Oktober 1984 tentang persetujuan prinsip pelepasan tanah yang di kuasai  pemerintah daerah kepada pihak ketiga dengan mendapat ganti kerugian.

Berdasarkan analisis yuridis terhadap surat dakwaan yang diajukan terhadap Jonas Salean diantaranya, maka kuasa hukum menilai dakwaan JPU menerapkan bentuk dakwaan subsidaritas dengan pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 undang undang pemberantasan tindak pidana korupsi dan junto pasal 55 ayat 1 kesatu KUH pidana sebagai dakwaan premier.

Persidangan perdana pokok perkara atas dakwaan JPU terhadap Jonas Salean akan di gelar tanggal 3 November 2020 mendatang.(rey)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Daerah

Kejati Kembali Lirik Kredit Macet Bank NTT Rp. 17 Miliar

Published

on

Continue Reading

Daerah

Jangan Pilih Mantan Napi Korupsi di Pilkada

Published

on

ilustrasi/net
Continue Reading

Daerah

Kasus Bank NTT Cabang Surabaya, Jaksa Selamatkan Uang Negara Rp. 128 miliar

Published

on

Continue Reading
Loading...