Connect with us

Ekonomi

Hipmi Sebut UU Ciptaker Untungkan Pengusaha dan Pekerja

Published

on

ist/net

Realitarakyat.com – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menilai Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker) yang disahkan beberapa waktu lalu, menguntungkan pekerja dan pengusaha.

“Menurut saya UU Omnibus Law Cipta Kerja ini akan menguntungkan kedua belah pihak, baik kalangan pengusaha maupun kalangan pekerja,” ujar Ketua Departemen Luar Negeri Bidang ESDM, Industri, dan Perdagangan Hipmi, Aelyn Halim, dalam keterangan resminya, Minggu (8/11/2020).

Menurut Aelyn, pihaknya menyambut baik langkah pemerintah mengundangkan UU Cipta Kerja. Pemerintah telah membawa iklim positif bagi investasi di Indonesia, khususnya kalangan pengusaha.

Adanya UU Omnibus Law Cipta Kerja ini, maka akan memberikan nilai positif membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, sehingga akan banyak tenaga kerja yang terserap dan akan mengurangi angka pengangguran.

“Saya melihat di sini ada niat bagus dari Presiden Jokowi dengan adanya UU Omnibus Law Cipta Kerja ini. Jadi saya menilai pemerintah sudah tepat untuk meningkatkan investasi,” kata Aelyn.

Lebih lanjut, dia berpendapat UU Omnibus Law Cipta Kerja akan mengupayakan jaminan pekerjaan, pendapatan, dan bidang sosial yang lebih baik. Di samping juga akan membuka kesempatan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi.

Hal senada juga disampaikan oleh pengamat ekonomi Harits Hijrah Wicaksana yang menyebut keberadaan UU Cipta Kerja justru mempermudah investor menanamkan modal usaha di Tanah Air sehingga mampu menyerap lapangan pekerjaan.

“Kebijakan UU Cipta Kerja bertujuan memberikan kemudahan perizinan bagi investor,” katanya.

Pemerintah hadir untuk menerbitkan kebijakan UU Cipta Kerja, kata dia, agar para pengusaha yang ingin menanamkan modal diberikan kemudahan proses perizinan. Selama ini proses perizinan sangat menghambat investor karena harus bertabrakan dengan ribuan UU hingga saling tumpah tindih.

Pengurusan perizinan usaha sangat panjang dan mengeluarkan biaya cukup besar, serta berpotensi terjadi korupsi dan pungutan liar, katanya. Karena itu, lanjut dia, UU Cipta Kerja menyederhanakan UU untuk mempermudah proses perizinan agar investor membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

“Kami mengapresiasi UU Cipta Kerja itu bisa membangkitkan ekonomi dan menguntungkan pekerja juga tidak merugikan pengusaha,” ujar Harits. (ant/ndi)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPR

Bank Plat Merah Belum Turunkan Suku Bunga Kredit, DPR: Pembayarannya Masih Ditangguhkan

Published

on

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung/Net
Continue Reading

DPR

Panja Komisi VI Minta OJK Kawal Restrukturisasi Polis Nasabah Jiwasraya

Published

on

Continue Reading

DPR

DPR Sebut Rencana Pemerintah Bentuk Holding BUMN Pangan Terobosan Besar

Published

on

Continue Reading
Loading...