Connect with us

Ekonomi

Kementerian PUPR Segera Rilis Sistem e-FLPP Versi 2

Published

on

ist/net

Realitarakyat.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) segera merilis aplikasi terkait Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yakni sistem e-FLPP versi 2 pada tahun 2021 yang merupakan pengembangan dari e-FLPP pada tahun 2018.

“Rencananya sistem ini akan diimplementasikan pada Januari 2021,” ujar Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (8/11/2020).

Menurut Arief, pengembangan sistem e-FLPP v.2 ini sebagai upaya dari PPDPP untuk terus meningkatkan pelayanan kepada mitra kerja, yaitu Bank Pelaksana dalam menyalurkan dana FLPP dan sebagai upaya dari PPDPP untuk mengantisipasi tingginya target penyaluran dana FLPP tahun 2021 sebesar 157.500 unit serta pengoptimalan SDM yang ada.

Sistem e-FLPP V.1 yang diluncurkan pertama kali pada 3 Agustus 2016 bertujuan untuk menghindari adanya human error dalam pengujian data calon debitur dana FLPP yang disampaikan oleh Bank Pelaksana, tertib administrasi, maupun penyalahgunaan data.

Jika sebelumnya batas waktu pencairan dana FLPP maksimal selama tujuh hari kerja secara manual, maka dengan pemanfaatan sistem e-FLPP batas waktu pencairan FLPP maksimal bisa 3 hari kerja dengan catatan dokumen pencairan sudah diterima lengkap dan benar oleh PPDPP.

Dalam pengembangan e-FLPP V.2 ini dilakukan penambahan fitur-fitur yang membantu pekerjaan lebih efektif dan efisien. Berkas permintaan pembayaran dana FLPP dapat dibentuk dari beberapa Daftar Kelompok Sasaran (DKS), semua dokumen (surat permohonan, form data debitur (H).

Kemudian daftar kelaikan fungsi) tidak perlu diunggah karena secara otomatis dihasilkan oleh mesin, meminimalisir kesalahan dan semua dokumen ditandatangani pejabat bank secara digital yang sudah disertifikasi BSrE, BSSN melalui aplikasi android (APK), dengan demikian proses persetujuan berkas menjadi lebih cepat.

“Selain itu tersedia juga pencatatan tagihan secara otomatis dan dashboard monitoring untuk memantau capaian kinerja dan sisa kuota masing-masing Bank Pelaksana,” kata Direktur Utama PPDPP tersebut. (ndi)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPR

Komisi IV DPR: Nasib Kelanjutan Wilayah Pesisir Ditentukan Para Pemegang Otoritas

Published

on

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi (ist/net)
Continue Reading

DPR

PKS Minta Pemerintah Tolak Permintaan APBI Soal Pengurangan Nilai Royalti

Published

on

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto (ist/net)
Continue Reading

DPD

Percepat Pemulihan Ekonomi, Ketua DPD Minta BI Beri Dukungan Modal bagi UMKM di Jatim

Published

on

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti (ist)
Continue Reading
Loading...