Connect with us

DPR

Siang Ini Paripurna DPR RI , Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I Tahun 2020 oleh BPK RI

Published

on

Realitarakyat.com – DPR RI menggelar rapat paripurna Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020 – 2021 dalam rangka penyampaian pidato Ketua DPR RI Puan Maharani.

“Pembukaan Masa Persidangan Paripurna DPR RI pukul 13:00,” dikutip dalam agenda rapat di situs www.dpr.go.id, Senin (9/11/2020).

Selain penyampaian pidato Ketua DPR RI, agenda selanjutnya tentang penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (HPS) I Tahun 2020 beserta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I Tahun 2020 oleh BPK RI.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI, Senin (5/10/2020) menyetujui Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja) menjadi UU.

“Perlu kami sampaikan, berdasarkan yang kita simak dan dengar bersama maka sekali lagi saya memohon persetujuan di forum rapat paripurna ini, bisa disepakati?,” tutur Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dalam rapat paripurna di kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (5/10/2020) lalu.

Seluruh anggota DPR RI yang hadir dalam rapat paripurna tersebut, lantas menyatakan setuju RUU Cipta Kerja menjadi UU.

Sebelum mengambil keputusan, seluruh fraksi telah menyampaikan pandangannya terkait dengan RUU Cipta Kerja tersebut, yaitu enam fraksi menyatakan setuju, satu fraksi memberikan catatan (Fraksi PAN), dan dua fraksi yang menyatakan menolak persetujuan RUU Cipta Kerja menjadi UU (Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS).

Setelah itu, pemerintah memberikan pandangannya terkait dengan draf akhir RUU Cipta Kerja sebelum diambil keputusan.

Dalam penjelasannya, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa Baleg DPR RI bersama Pemerintah dan DPD RI telah melaksanakan rapat sebanyak 64 kali terdiri atas 2 kali rapat kerja, 56 kali Rapat Panja, dan 6 kali Rapat Tim Perumus/Tim Penyusun (Timus/Timsin).

“RUU Cipta Kerja hasil pembahasan terdiri atas 15 bab dan 185 pasal yang berarti mengalami perubahan dari sebelumnya 15 bab dan 174 pasal,” ujarnya.

Hal-hal pokok yang mengemuka dan mendapatkan perhatian secara cermat dalam pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) dan selanjutnya disepakati, antara lain pertama, terkait dengan dikeluarkannya tujuh UU dari RUU tentang Cipta Kerja, yaitu UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers; UU No. 20/2003 tentang Pendidikan Nasional; UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen; UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi; UU No. 20/2013 tentang Pendidikan Kedokteran; UU No. 4/2019 tentang Kebidanan; dan UU No. 20/2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

Kedua, lanjut dia, ditambahkannya 4 UU dalam RUU tentang Cipta Kerja, yaitu UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto UU No. 16/2009; UU No. 7/1983 tentang Pajak Penghasilan jo. UU No. 36/2008; UU No. 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah jo. UU No. 42/2009; dan UU No. 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

“Ketiga, kemudahan dan kepastian dalam proses perizinan melalui OSS (Online Single Submission), kemudahan dalam mendaftarkan hak kekayaan intelektual (HAKI); kemudahan dalam mendirikan perusahaan terbuka (PT) perseorangan, kemudahan dengan persyaratan yang mudah dan juga biaya yang murah sehingga ada kepastian legalitas bagi pelaku usaha UMKM,” paparnya.

Keempat, sertifikasi halal dilakukan percepatan dan kepastian dalam proses sertifikasi halal dan bagi UMK diberikan kemudahan dan biaya ditanggung pemerintah, serta memperluas Lembaga Pemeriksa Halal yang dapat dilakukan oleh ormas Islam dan perguruan tinggi negeri.(Din)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPR

DPR Sebut Polemik Data Pemilih Masih Jadi Masalah Klasik yang Tak Usai

Published

on

Continue Reading

DPR

PPP Ngotot Minta RUU HIP Dikeluarkan dari Prolegnas 2021

Published

on

Continue Reading

DPR

Komisi III Sebut Tak Ada Syarat Agama Calon Kapolri

Published

on

Continue Reading
Loading...