Connect with us

Daerah

Samarkan Perbuatan Jonas Salean, Kuasa Hukum Thomas More Sebut Itu Hanya Dalil JPU

Published

on

Realitarakyat.com – Selasa (10/11/2020) Pengadilan Tipikor Kupang kembali menggelar sidang kasus dugaan korupsi bagi – bagi tanah Pemerintah Kota (Penkot) Kupang Tahun 2016 – 2017 dengan nilai kerugian Rp. 66 miliar lebih.

Sidang kali ini, beragendakan pembacaan eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum oleh terdakwa Thomas More mantan Kepala BPN Kota Kupang melalui kuasa hukumnya, Mardan Yosua Nainatun cs.

Sidang dipimpin majelis hakim, Dju Jhonson Mira Mangngi didampingi hakim anggota, Ari Prabowo dan Ibnu Kholiq. Turut hadir Jaksa Penuntut Umum (JPU), Hendrik Tiip dan Herry C. Franklin.

Dalam eksepsi yang dibacakan Mardan Yosua Nainatun dengan tegas mengatakan bahwa penunjukan tanah kapling kepada Jonas Salean dan keluarganya dengan maksud untuk mendapatkan dukungan terdakwa serta bagian dari cara Jonas Salean menyamarkan perbuatannya agar tidak nampak hanya untuk kepentingan dirinya sendiri.

Terdakwa tidak meneliti dan memeriksa kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan hak milik atas tanah dan tidak memeriksa kelayakan permohonan sehingga menyebabkan tetap diproses dan diterbitkannya sertifikat hak atas tanah walaupun data yuridis dan data fisik tidak sesuai dengan sebenarnya.

Perbuatan terdakwa yang menerbitkan sertifikat hak atas tanah merupakan salah satu legitimasi tindakan Jonas Salean dengan membagi – bagikan tanah kepada 40 orang penerima termasuk terdakwa.

Terdakwa juga mengetahui bahwa tanah yang diterima oleh terdakwa tersebut merupakan bagian dari tanah Pemkot Kupang seluas 20.068 M2 yang sampai pada saat ini sertifikat hak pakai tersebut tidak pernah dihapus dan seharusnya terdakwa mengetahui maksud dari Jonas Salean selaku Walikota Kupang membagikan tanah merupakan bagian dari niat dan strategi Jonas Salean mempengaruhi terdakwa dan pejabat pertanahan lainnya yang memiliki kewenangan dalam memproses penerbitan hak atas tanah dan penerbitan sertifikat hak atas tanah dalam mendukung perbuatan Jonas Salean selaku Walikota Kupang tanpa melalui prosedur yang diatur dalam PP 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang mikik daerah.

Menurut kuasa hukum terdakwa, jika mencermati surat dakwaan JPU, maka beberapa poin penting diatas itulah yang menjadi beberapa rumusan perbuatan materil yang didakwakan kepada terdakwa.

Dalam eksepsi yang dibacakan oleh kuasa hukum terdakwa Thomas More menegaskan bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan cermat seluruh Berita Acara Pemeriksaan (BAP) perkara a quo maka diperoleh fakta berupa keterangan sakai Ir. Charles Joseph Angkiriwang yang memberi keterangan dihadapan penyidik tanggal 31 Agustus 2020 menerangkan bahwa pada intinya bahwa Ir. Charles Joseph Angkiriwang memiliki dua (2) bidang tanah di depan Hotel Sasando.

Dalam eksepsi juga kuasa hukum mengatakan bahwa kedua bidang tanah tersebut dibeli Ir. Charles Joseph Angkiriwang dari Soewardi yang adalah mantan Inspetur wilayah NTT. Soewardi memperoleh dua bidang tanah tersebut dari pembagian tanah kapling oleh Pemkot Kupang.

Bahkan, kata Mardan, kedua bidang tanah tersebut sudah bersertifikat dengan nomor 943/ Kelapa Lima tanggal 14 Maret 1996 dengan luas 410 m2 dengan nomor kapling 35 dan sertifikat hak milik dengan nomor 944/ Kelapa Lima tanggal 14 Maret 1996 seluas 725 m2 dengan nomor kapling 34.

Dilanjutkan Mardan, berdasarkan alas hak milik yang disampaikan Ir. Charles Joseph Angkiriwang tersebut, maka dapat dipastikan ada sengketa perdata tentang status kepemilikan hak atas bidang tanah di depan Hotel Sasando Kota Kupang.

Untuk itu, tegas Mardan, dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo dinilai prematur, sehingga menyebabkan surat dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum.

Untuk itu, katanya, setelah mencermati dakwaan JPU maka JPU dinilai tidaklah cermat dalam merumuskan dakwaan mengenai tanah yang tidak pernah dihapus. Yang dimaksudkan JPU dalam dakwaannya adalah tidak pernah dihapus hak pakainya ataukah tidak pernah dihapus dari pencatatan daftar barang inventaris daerah? Untuk itu, apakah yang menjadi dasar dakwaan JPU bahwa tidak pernah dihapus.

Dilanjutkannya, seharusnya terdakwa Thomas More tahu maksud dan tujuan Jonas Salean membagikan tanah merupakan bagian dari niat dan strategi Jonas Salean untuk mempengaruhi terdakwa. Maka menurut kuasa hukum terdakwa Thomas More, itu merupakan dalil dari dakwaan JPU dan merupakan asumsi dan kesimpulan penuntut umum karena tidak berdasarkan BAP namun hanyalah penafsiran sesat dan tidak memiliki argumentasi pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bukan saja itu, JPU tidak menguraikan secara jelas kapan dan dimana terdakwa bertemu dengan Jonas Salean, apakah terdakwa menjanjikan sesuatu kepada Jonas Salean, sehingga tidak dapat diketahui adanya niat jahat atau pemufakatan jahat antara terdakwa dan Jonas Salean.(rey)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Daerah

Kejati Kembali Lirik Kredit Macet Bank NTT Rp. 17 Miliar

Published

on

Continue Reading

Daerah

Jangan Pilih Mantan Napi Korupsi di Pilkada

Published

on

ilustrasi/net
Continue Reading

Daerah

Kasus Bank NTT Cabang Surabaya, Jaksa Selamatkan Uang Negara Rp. 128 miliar

Published

on

Continue Reading
Loading...