Connect with us

Hukum

Henry Yoso Diminta Cabut Laporan Soal Rizieq

Published

on

Realitarakyat.com – Politikus PDIP Hendry Yosodiningrat diminta untuk mencabut laporannya ke polisi terkait pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS).

Hal ini dikemukakan oleh tim kuasa hukum HRS, Damai hari Lubis karena mempertanyakan tujuan Henry Yoso melaporkan Rizieq ke polisi.

“HY hanya fokus terhadap subjek hukum terlapor, namun tidak fokus terhadap materi laporan. Perlu HY ketahui Habib Rizieq Syihab tidak memiliki akun FB dan Instagram. Sehingga kami tidak mengetahui apa tujuan inti HY melaporkan klien kami,” ujar Damai dalam keterangannya, Rabu (11/11/2020).

Sebelumnya, Henry menyebut laporannya tidak ditindaklanjuti polisi karena Habib Rizieq berada di luar negeri. Namun, menurutnya pendapat tersebut sama saja dengan mengecilkan wewenang Interpol Polri. Ia mengaku setuju dengan kepolisian yang tidak menindaklanjuti laporan terkait Habib Rizieq.

“Sehingga kami rasa Polri sudah tepat tidak menindaklanjuti kasus ini, walau Polri mesti tunduk dan patuhi sistem hukum pidana yang berlaku karena terikat pada asas nasional aktif,” kata Damai.

“Justru sebaliknya dengan statemennya HY terkait ‘HRS seenaknya menghinakan Pancasila’, sepertinya pernyataan ini perlu kami pelajari atau kami jadikan pernyataan nirguna,” imbuhnya.

Damai menyarankan agar Henry Yoso mencabut laporan terhadap Rizieq. Serta fokus membuat laporan terhadap pihak yang diduga menyebarkan pernyataan yang dipersoalkan tersebut.

“Sebaiknya HY cabut laporan dan ubah nama terlapornya, yaitu laporkan pembuat dan penyebar saja,” ujarnya.

Sebelumnya, Politikus PDIP Henry Yosodiningrat mendatangi Polda Metro Jaya untuk meminta agar laporannya atas pimpinan FPI Habib Rizieq Syihab ditindaklanjuti. Henry mengatakan tidak ada alasan lagi bagi polisi untuk tidak menuntaskan kasus tersebut.

Henry sendiri membuat laporan ke Polda Metro Jaya perihal dugaan tindak pencemaran nama baik yang dilakukan Habib Rizieq pada 2017. Saat itu pemimpin FPI ini menuding Henry sebagai politikus berhaluan komunis.

“Saya tidak ada kaitannya dengan pihak-pihak mana pun, tapi karena saya merasa betul-betul terhina dikatakan politisi yang berhaluan komunis, dikatakan memusuhi umat islam, dikatakan politisi yang indekos di PDIP. Saya anggap itu menyerang kehormatan saya,” kata Henry kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (11/11).[prs]

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hukum

Mensos Sebut Pejabatnya yang Kena OTT Eselon 3

Published

on

Mensos Juliari P Batubara/Net
Continue Reading

Hukum

KPK Tahan Bupati Banggai Laut di Rutan PMJ

Published

on

Continue Reading

Hukum

KPK: Penyelidikan Kasus Suap Bupati Banggai Laut Dilakukan Sejak Maret

Published

on

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango (ist/net)
Continue Reading
Loading...