Connect with us

Hukum

Kasus Dugaan Korupsi Pengurusan DAK, KPK Tetapkan Bupati Labuhanbatu Utara sebagai Tersangka

Published

on

ist/net

Realitarakyat.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa, menetapkan dua tersangka dalam kasus korupsi terkait pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), Sumatera Utara.

Dua tersangka, yakni Bupati Labuhanbatu Utara 2016-2021 Khairuddin Syah Sitorus alias Buyung (KSS) dan swasta atau Wakil Bendahara Umum (Wabendum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 2016-2019 Puji Suhartono (PJH).

Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar mengatakan, dalam proses penyidikan dan mencermati fakta-fakta di persidangan, KPK mencermati fakta-fakta yang berkembang sehingga ditemukan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan pihak lain.

“Setelah menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke penyidikan pada 17 April 2020 dan menetapkan tersangka KSS dan PJH,” kata Lili, kepada wartawan, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (10/11/2020).

Atas perbuatannya, Khairuddin disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Puji disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 KUHP.

Lili mengatakan perkara itu merupakan pengembangan dari perkara dugaan suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah dalam RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018 yang diawali dengan operasi tangkap tangan (OTT) pada 4 Mei 2019 di Jakarta.

“Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK mengamankan uang Rp400 juta dan juga sejauh ini telahmenetapkan enam orang tersangka,” ucap Lili.

Enam tersangka, yakni mantan Anggota Komisi XI DPR RI Amin Santono, Eka Kamaluddin dari unsurswasta/perantara, mantan Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo.

Selanjutnya, swasta/kontraktor Ahmad Ghiast, mantan Anggota DPR RI 2014-2019 Sukiman, dan Pelaksana

Tugas dan Pj Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Natan Pasomba. “Keenamnya telah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,” tuturnya.

Selain itu dalam perkara itu, KPK juga telah menetapkan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman (BBD) sebagai tersangka.

“Saat ini masih dalam tahap proses penyelesaian penyidikan dan tersangka telah dilakukan penahanan oleh KPK di Rutan Cabang KPK Kavling C1,” kata Lili. (ndi)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hukum

Ini Alasan Polda Metro Jaya Layangkan Panggilan Kedua terhadap HRS

Published

on

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus (ist/net)
Continue Reading

Hukum

KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo

Published

on

Juru Bicara KPK Ali Fikri (ist/net)
Continue Reading

Headline

KPK Kembali Periksa Istri Edhy Prabowo dan Ali Ngabalin

Published

on

Continue Reading
Loading...