Connect with us

Metropolitan

DPRD DKI Minta Pemprov Kembalikan 100 Persen TKD ASN Penanganan Covid-19

Published

on

Realitarakyat.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta untuk mengembalikan persen tunjangan kinerja daerah (TKD) ASN.

Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi mengatakan ASN yang dimaksud adalah yang berperan dalam penanganan Covid-19 di Ibu Kota.

Prasetio mengatakan, apabila tidak semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI Jakarta yang TKD-nya dikembalikan 100 persen, dia meminta khusus bagi yang bekerja secara langsung dalam penanganan Covid-19.

Menurutnya, SKPD itu adalah Dinas Kesehatan; Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP); Dinas Penanggulangan Bencana, Kebakaran, dan Penyelamatan (Gulkarmat); Dinas Lingkungan Hidup; serta Dinas Perhubungan.

“Sadar atau tidak, merekalah pahlawan-pahlawan kita di Jakarta. Mereka yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di saat pandemi seperti ini,” ujar Prasetio melalui keterangan tertulisnya, Kamis (12/11/2020).

Prasetio mengatakan TKD ASN DKI dipotong sejak April 2020. Pemotongan itu diketahui sebesar 25 persen.

“Kita harus prioritaskan anggaran untuk program dan orang-orang yang bersentuhan langsung menangani pandemi,” kata politikus asal PDIP ini.

Bulan Mei lalu, Gubernur DKI Anies Baswedan memangkas tunjangan penghasilan PNS di wilayah Jakarta. Pemangkasan itu dalam rangka rasionalisasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan penanganan Covid-19.

Hal itu tertuang dalam Pergub No 49 Tahun 2020 tentang rasionalisasi PNS dalam rangka penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), yang ditandatangani Anies pada 19 Mei 2020.

Anies memangkas total 50 persen tunjangan. Sebesar 25 persen dari besaran tunjangan kerja daerah dan 25 persen lain berasal dari insentif pemungutan pajak daerah. Tunjangan transportasi bagi pejabat struktural juga tidak dibayarkan.

“TPP/TKD PNS/calon PNS dirasionalisasi sebesar 25 persen dari TPP/TKD pada kelas jabatannya. Insentif pemungutan pajak daerah dirasionalisasi sebesar 25 persen dari insentif pemungutan pajak daerah bersih yang diterima. Tunjangan transportasi bagi pejabat struktural juga tidak dibayarkan,” tulis dalam pergub.

Pemangkasan itu dikecualikan bagi PNS yang bertugas terlibat langsung dalam penanganan Covid-19. Adapun yang dikecualikan di antaranya tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan yang langsung menangani Covid-19 di rumah sakit daerah dan puskesmas DKI, petugas pemulasaraan jenazah prosedur Covid-19.

Lalu, petugas pemakaman prosedur Covid-19 dan petugas yang terlibat langsung dalam penanggulangan wabah Covid-19.[prs]

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Metropolitan

Wih, Denda Masker di DKI Sudah Terkumpul Hingga Rp5 Miliar

Published

on

Continue Reading

Headline

FPI Klaim Hasil Swab Test Mandiri Habib Rizieq Negatif Covid-19

Published

on

Continue Reading

Metropolitan

Anies Klaim Kasus Aktif Covid-19 Naik Usai Libur Panjang Akhir Oktober

Published

on

Continue Reading
Loading...