Connect with us

DPR

Cek Kesiapan Pengamanan Pilkada 2020, Komisi III Apresiasi Polda Sumut

Published

on

Ahmad Sahroni (ist/net)

Realitarakyat.com – Pada 9 Desember 2020 ini, Provinsi Sumatera Utara ini akan menyelenggarakan Pilkada serentak di 23 kabupaten/kota se-Sumatera Utara.

Untuk itu, kesiapan pengamanan yang akan dilaksanakan oleh Polda Sumut perlu benar-benar dipastikan karena Pilkada 2020 ini akan dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni saat memimpin rapat kerja tim kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR RI dengan Kapolda Sumut beserta jajaran, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumut dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumut, di Mapolda Sumut, Medan, Kamis (12/11/2020).

“Karena menurut kami sangat penting bagi masyarakat untuk merasakan pemilihan langsung kepala daerah, proses demokrasi ini dimana tidak terjadi intimidasi dan hal-hal yang tidak diinginkan,” jelasnya. Disamping itu Polda Sumut wajib mewujudkan masyarakat nyaman, damai, tidak mudah diadu domba, dan sebagainya.

Politisi Partai NasDem ini menegaskan, semua pihak tanpa terkecuali memiliki kewajiban yang sama untuk menjaga agar pesta demokrasi tahun 2020 ini berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan.

Pada dasarnya demokrasi merupakan implementasi dari kedaulatan rakyat, oleh sebab itu Komisi III DPR RI perlu memastikan persiapan keamanan pesta demokrasi itu berjalan aman bebas tanpa tekanan dan hal ini menjadi tanggung jawab semua pihak.

Dalam pertemuan itu, politikus dapil DKI Jakarta III itu mengimbau kepada tiga lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi III DPR RI tersebut (Polri, Kejaksaan dan Kemenkumham) agar menjaga netralitas dalam mengawal Pilkada 2020 yang akan datang.

Dengan menjaga netralitas penegak hukum, tentunya sama dengan menjaga kualitas dari pelaksanaan Pilkada itu sendiri.

“Dengan menjaga netralitas kepolisian, kejaksaan dan Aparatur Sipil Negara (ASN), sama artinya kita menjaga kualitas pilkada kita. Tentu kalau pilkadanya berjalan dengan aman dan menjaga netralitas Kepolisian, Kejaksaan dan ASN, maka proses demokrasi itu bisa menghasilkan kepala daerah yang berkualitas baik,” harap Sahroni.

Dirinya meyakini seluruh pihak yang terlibat dalam mengawal pelaksanaan Pilkada nanti, sudah memahami posisi dan tanggung jawabnya masing-masing.

“Tentunya kita berharap seluruh pihak yang bertanggung jawab kepada suksesnya Pilkada 2020 pada 9 Desember yang akan datang dapat mengawal seluruh proses yang berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Kapolda Sumut Irjen Pol. Martuani Sormin menyatakan, pihaknya telah memerintahkan seluruh anggota Polri supaya menjaga netralitasnya. Apabila ada personil yang kedapatan tidak netral maka akan dikenakan sanksi disiplin dan kode etik.

Polda Sumut sudah siap mengamankan dan menjaga proses demokrasi tersebut. Stabilitas keamanan di masyarakat sudah terjaga dengan baik dan kondusif.

“Karena Polda Sumut melaksanakan pengamanan Pemilihan Kepala daerah secara profesional dan netral,” tandasnya.

Kunjungan Komisi III DPR RI ke Polda Sumut juga diikuti oleh Anggota Komisi II lainnya yaitu, Marinus Gea, Bambang DH (Fraksi PDI- Perjuangan), Adde Rosi Khoerunnisa (F-Golkar), Romo HR. M Syafi’i, Bambang Haryadi (F-Gerindra), NM. Dipo Nusantara Pua Upa (F-PKB), Hinca IP Panjaitan (F-Demokrat), Nazaruddin Dek Gam, Mulfachri Harahap (F-PAN) dan Arsul Sani,(F-PPP). (man/es)

Pada masa penanganan pandemi Covid-19 yang masih berlanjut, triwulan III perekonomian Indonesia menunjukkan perbaikan dan titik balik (turning point) yang ditunjukkan adanya perbaikan di berbagai sektor.

Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan-III 2020 tumbuh menjadi -3,49 persen (yoy) membaik daripada triwulan-II 2020 sebesar -5,32 persen (yoy).

“Titik balik perbaikan perekonomian Indonesia mulai terlihat dari seluruh komponen pertumbuhan perekonomian, baik dari sisi pengeluaran dan produksi mulai mengalami peningkatan,” kata Dito usai Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua DK Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua DK Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Gedung DPR RI, Senayan, Kamis (12/5/2020).

Titik balik dari perekonomian di Triwulan III 2020 ini, menurut politisi Fraksi Partai Golkar ini, dipengaruhi oleh akselerasi stimulus fiskal (APBN) dan program pemulihan ekonomi nasional yang dapat dilihat dari peningkatan konsumsi pemerintah di triwulan-III 2020 yang mampu tumbuh positif sebesar 9,8 persen (yoy).

Selain itu, per 9 November 2020 program PEN telah terealisasi Rp383,01 triliun atau 55,1 persen dari pagu Rp695,2 triliun.

Selanjutnya, Dito menyatakan bahwa di kuartal-IV 2020, penyerapan belanja APBN 2020 dan program pemulihan ekonomi (PEN) dapat terus diakselerasi untuk menangani permasalahan kesehatan akibat pandemi Covid-19, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan aktivitas dunia usaha kembali bangkit dan menjaga momentum dari pemulihan ekonomi nasional.

Pentingnya koordinasi dan sinergi pemerintah dengan otoritas terkait seperti Bank Indonesia, OJK, dan LPS, dinilai Dito, tetap harus diperluas untuk memperkuat sinergi kebijakan dan memastikan stabilitas perekonomian agar tetap terjaga serta mendorong pemulihan ekonomi nasional.

“Saya berharap optimisme dari seluruh masyarakat, pelaku usaha, dan market bahwa momentum pemulihan bisa berlanjut ke depan sehingga kita bersama-sama dapat melewati dampak terburuk dari pandemi COVID-19 ini berhasil dilewati,” pungkas legislator daerah pemilihan Jawa Tengah VIII itu. (ndi/ant)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPR

DPR Sebut Polemik Data Pemilih Masih Jadi Masalah Klasik yang Tak Usai

Published

on

Continue Reading

DPR

PPP Ngotot Minta RUU HIP Dikeluarkan dari Prolegnas 2021

Published

on

Continue Reading

DPR

Komisi III Sebut Tak Ada Syarat Agama Calon Kapolri

Published

on

Continue Reading
Loading...