Connect with us

Politik

Gerindra Minta RUU Minol Dibuat Berdasarkan Karakteristik Daerah

Published

on

Realitarakyat.com – Usulan Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol (Minol) masih bersifat terbuka dengan berbagai masukan.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman kepada awak media, Jumat (13/11/2020).

Karenanya, Habiburokhman menyarankan aturan soal minol dibuat berdasarkan karakteristik tiap daerah. “RUU ini masih belum dibahas dan masih terbuka untuk didiskusikan apa isinya,” kata Habiburokhman.

Anggota Komisi II DPR RI ini menilai aturan terkait minuman beralkohol ada baiknya dapat diatur di tingkat undang-undang (UU). Dengan UU, diharapkan aturan akan lebih mengikat.

“Akan lebih baik agar pengaturannya di tingkat UU agar lebih punya kekuatan hukum mengikat. Selain draf yang sudah beredar itu, saya punya opsi pengaturan minol berdasarkan area. Mungkin untuk provinsi atau kota tertentu bisa diizinkan dengan pengawasan yang ketat. Itu dia yang saya maksud bisa dibuat pengaturan berdasarkan karakteristik daerah,” ucap Habiburokhman.

Lebih lanjut, Habiburokhman mengatakan akan turun ke daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi publik. Ia berencana ingin turun langsung ke 10 titik di kawasan Jakarta Timur.

“Saya pribadi harus turun ke Dapil saya Jakarta Timur untuk menyerap aspirasi masyarakat soal RUU ini. Rencana saya akan turun di 10 titik Jakarta Timur mulai minggu depan,” ucapnya.

Dalam kesempatan terpisah, politikus Partai Gerindra Supratman Andi Agtas mengatakan ada seorang anggota partainya yang setuju untuk mengusulkan RUU Larangan Minol. Ia kemudian menjelaskan pimpinan Fraksi Partai Gerindra DPR RI masih akan membicarakan sikap partainya mengenai RUU Minol tersebut.

“Termasuk Gerindra, saya kemarin sudah dihubungi oleh pimpinan fraksi, kemudian akan kita bicarakan lagi bagaimana sikapnya,” ujar Supratman.

Diberitakan sebelumnya, Badan Legislasi DPR RI sedang membahas RUU Larangan Minuman Beralkohol. Lantas, RUU tersebut langsung menuai sejumlah kontroversi di masyarakat.

RUU tersebut diusulkan oleh Fraksi PPP, Fraksi PKS, dan Fraksi Partai Gerindra. Pengusul terbanyak adalah dari Fraksi PPP.[prs]

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Politik

Pembunuhan Sadis Keluarga di Sigi, BPIP: Ini Tindaka Lukai Keadaban Kemanusiaan

Published

on

Continue Reading

DPR

Komisi III Beri Perhatian pada Penanganan Covid-19 dan Kondusifitas Pilkada

Published

on

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh (ist/net)
Continue Reading

Politik

Gerindra Minta Asas Praduga Tak Bersalah Dijunjung Tinggi dalam Kasus Edhy

Published

on

Continue Reading
Loading...