Connect with us

DPR

Johan Rosihan Desak Pemerintah Tegas terhadap Perusahaan yang Mengancam Kerusakan Hutan

Published

on

Realitarakyat.com – Anggota Komisi IV DPR RI, H Johan Rosihan, ST merespon adanya investigasi yang telah mengungkap perilaku perusahaan yang membakar lahan untuk perluasan lahan sawit yang mengakibatkan kerusakan hutan di Papua dan hilangnya hutan adat beralih fungsi menjadi hamparan kebun kelapa sawit. Menurut Johan, investigasi ini telah memberikan fakta tentang situasi sawit dalam Kawasan hutan kita sehingga pemerintah tidak boleh menutup mata dan harus bersikap tegas terhadap berbagai perilaku perusahaan yang telah mengancam kerusakan hutan dan lingkungan kita, ujar Johan.

Politikus PKS ini menegaskan bahwa praktik pembakaran untuk pembukaan lahan adalah tindakan yang melanggar hukum dan pemerintah harus segera melakukan penataan terhadap keterlanjuran sawit di dalam Kawasan hutan. Johan menyebutkan saat ini tutupan kelapa sawit di dalam Kawasan hutan, total luasnya telah mencapai 3.408.639 Ha sehingga pemerintah harus tegas melakukan penataan yang sesuai dengan fungsi Kawasan, contohnya untuk Kawasan konservasi harus dilakukan upaya menuju restorasi ekosistem, papar Johan.

Legislator dari dapil NTB 1 ini menyampaikan bahwa laju deforestasi atau kerusakan hutan kita mencapai 462,4 Hektare per tahun dan terdapat 3,43 juta hectare perkebunan sawit di Kawasan hutan. Atas dasar ini, Johan berpendapat agar penetapan luas dan fungsi hutan tidak menggunakan mekanisme pasar karena akan mendorong konversi untuk keperluan lain. Saya mendesak pemerintah untuk segera mengatasi dampak buruk dari perubahan Kawasan hutan untuk pembangunan di luar sector kehutanan, urai Johan.

Wakil rakyat dari Pulau Sumbawa ini berharap agar pemerintah segera memperkuat Lembaga yang berwenang mencegah dan memberantas perusakan hutan karena hasil investigasi terhadap kondisi kerusakan hutan papua harus jadi peringatan bagi kita sebab seringkali pemilik usaha dari korporasi raksasa berpeluang tak terjerat hukum karena bukan pelaku lapangan, imbuh Johan.

Selanjutnya Johan mengingatkan pemerintah agar tegas dan adil dalam penegakan hukum di sector kehutanan ini, jangan sampai hanya berani menyentuh perkebunan rakyat kecil yang di bawah 5 hektar namun seringkali tidak mampu menyentuh korporasi besar atau perusahaan asing seperti yang terjadi di hutan Papua, tutup Johan.(ilm)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPR

Baleg Sebut 38 RUU Masuk Prolegnas 2021

Published

on

Continue Reading

DPR

DPR Minta Satgas Penanganan Covid Tindak Tegas Penghalang Penyemprot Disinfektan

Published

on

Continue Reading

DPR

Kata Nasir Djamil , RUU Minol untuk Satukan Aturan yang Berserakan

Published

on

Continue Reading
Loading...