Connect with us

DPR

DPR: Pemerintah Harus Serius Lindungi Pekerja Migran Indonesia

Published

on

Realitarakyat.com – Anggota Komisi IX DPR RI Intan Fauzi menilai pentingnya sosialisasi penempatan dan perlindungan bagi para pekerja migran memberikan informasi kepada masyarakat tentang prosedur untuk dapat bekerja ke luar negeri, sehingga mereka mendapat perlindungan penuh.

“Saya berharap sedapat mungkin masyarakat bisa mendapatkan pengetahuan terkait sistem penempatan tenaga kerja di Luar Negeri yang sesuai prosedur dan jika terpaksa bekerja di luar negeri tidak ada lagi yang ilegal,” kata Intan dalam keteranganya di Depok, Senin (16/11/2020).

Politikus wanita PAN ini mengungkapkan, sebagai wakil rakyat, membantu masyarakat lewat program-program yang mampu memberikan kesejahteraan masyarakat sendiri.

“Harapan kami ke depannya, masyarakat betul-betul jeli memanfaatkan semua program yang disodorkan pemerintah,” ujarnya.

Intan melihat carut marut penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri masih terus terjadi hingga kini. Untuk itu, tata kelolanya harus dibenahi. Hal ini penting agar PMI tidak menjadi korban ekspolitasi di negara tempat mereka bekerja.

“Peran pemerintah dalam penempatan dan pelindungan PMI sangat vital,” tegasnya.

Menurut Intan, negara tidak boleh abai dengan keberadaan pekerja di luar negeri ini. “Pemerintah sejatinya adalah perisai dan pelindung rakyat di manapun berada,” terangnya.

Wakil Rakyat Dapil Jabar VI Kota Bekasi dan Depok ini menjelaskan, PMI mempunyai andil besar terhadap pembangunan Negara Indonesia. Hal tersebut dikarenakan mereka menyumbang devisa yang cukup besar dan mengurangi jumlah pengangguran.

“Kontribusi mereka para pekerja di luar negeri bagi devisa negara sangat signifikan,” jelas Intan.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), selama masa pandemi COVID-19 ini, Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau dulu dikenal TKI adalah penyumbang devisa negara terbesar kedua setelah sektor migas selama ini.

BI menyebutkan pada 2019 remitansi yang diperoleh dari PMI mencapai Rp218 triliun. Angka ini meningkat dibandingkan penerimaan remitansi pekerja migran Indonesia selama 2018 mencapai 10,97 miliar dolar AS, atau setara dengan Rp153,58 triliun.

“Sumbangan mereka terhadap devisa negera sangat besar. Sehingga, para pekerja devisa ini harus mendapatkan perlindungan dari negara,” ujarnya.

Meski dianggap sebagai pahlawan devisa, Intan mengaku banyak problem yang mendera tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

“Karena itu, saya kira, sudah saatnya pemerintah hadir memberikan pelindungan maksimal kepada pekerja kita di luar negeri,” ujarnya.

Dalam kegiatan sosialisasi ini , hadir pula salah satu warga Pondok Gede Bekasi, wanita tangguh Pekerja Migran Indonesia, Maryati yang bekerja di Dubai sebagai pengemudi.

“Alhamdulillah penempatan dan selama bekerja berhasil dilalui dengan baik, meski ada rasa rindu jauh dari keluarga dan tanah air,” jelasnya.

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 berganti nama menjadi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melalui Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019.

BP2MI adalah sebuah lembaga Pemerintah Non Departemen di Indonesia yang mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi.[prs]

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPR

Kuspek di Akmil, Komisi I DPR: TNI harus Mampu Jawab Tantangan ke Depan

Published

on

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid (ist/net)
Continue Reading

DPR

Pimpinan DPR Dorong TNI-Polri Ciptakan Stabilitas Keamanan di Papua dan Sulteng

Published

on

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin (ist/net)
Continue Reading

DPR

Pastikan Kesiapan Kota Depok Gelar Pilkada 2020, Komisi II Lakukan Kunjungan Spesifik

Published

on

Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia Tandjung (ist/net)
Continue Reading
Loading...