Connect with us

Hukum

KPK Panggil Kader PPP Pelapor Suharso Monoarfa

Published

on

Realitarakyat.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nizar Dahlan atas laporannya terkait dugaan penerimaan gratifikasi oleh Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa.

“Benar, sesuai informasi yang kami terima, hari ini Direktorat Pengaduan Masyarakat menjadwalkan yang bersangkutan hadir untuk dapat menjelaskan perihal laporannya,” ucap Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Senin (16/11/2020).

KPK, lanjut Ali, masih akan terus menelaah laporan masyarakat dimaksud sesuai prosedur yang berlaku di lembaganya.

Ia mengatakan, KPK memastikan akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat dengan lebih dahulu melakukan verifikasi dan telaahan terhadap laporan tersebut.

“Untuk mendalami lebih lanjut apakah masuk ranah tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan KPK,” ujar Ali.

Nizar diminta memberikan keterangan sebagai saksi pelapor sehubungan dugaan tindak pidana korupsi gratifikasi yang diduga diterima Suharso yang juga Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) itu.

Dugaan gratifikasi itu berupa bantuan carter pesawat jet pribadi dalam kegiatan kunjungan ke Medan, Aceh, Jambi, dan Surabaya dan dugaan tindak pidana korupsi lainnya.

Sebelumnya, Dewan Pengurus Pusat (DPP) PPP menilai laporan dugaan gratifikasi Suharso yang dilayangkan ke KPK tidak berdasar.

Ketua Bidang Advokasi dan Hukum Kaukus Muda PPP, Hammam Asy’ari di Jakarta, Senin (9/11) menyatakan laporan dugaan gratifikasi Monoarfa itu ngawur.

Menurut dia, Nizar Dahlan yang bertindak sebagai pelapor tidak memahami gratifikasi yang bisa dilaporkan ke KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 12 B UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebab, pesawat yang ditumpangi pengurus DPP PPP tersebut tidak berhubungan dengan jabatan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas atau Anggota DPR meski Arsul Sani ikut di dalamnya.[prs]

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hukum

Mensos Sebut Pejabatnya yang Kena OTT Eselon 3

Published

on

Mensos Juliari P Batubara/Net
Continue Reading

Hukum

KPK Tahan Bupati Banggai Laut di Rutan PMJ

Published

on

Continue Reading

Hukum

KPK: Penyelidikan Kasus Suap Bupati Banggai Laut Dilakukan Sejak Maret

Published

on

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango (ist/net)
Continue Reading
Loading...