Connect with us

DPR

Nurul Arifin: RUU Ketahanan Keluarga Belum Ada Urgensinya

Published

on

Realitarakyat.com – Fraksi Partai Golkar DPR RI merasa Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga yang masuk tahap harmonisasi dalam pembahasan di Baleg DPR belum diperlukan.

Menurut anggota Baleg DPR dari Fraksi Golkar, Nurul Arifin, RUU ini belum diperlukan karena masih bisa diwakili dengan UU yang sudah ada.

“Kami mewakili teman-teman yang lain melihat bahwa urgensi dari RUU ini belum urgen, belum perlulah, karena kita melihat banyak UU yang bisa mewakili UU ketahanan keluarga ini,” kata Nurul dalam rapat harmonisasi RUU Ketahanan Keluarga di kompleks gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2020).

Nurul menyebut salah satu UU yang sudah mewakili ketahanan keluarga adalah UU Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkawinan. Nurul menyebut UU itu sudah mengatur soal ketahanan keluarga di dalamnya.

“Misalnya, salah satu contohnya adalah dalam UU Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera yang berbunyi ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembang diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin,” ujar Nurul.

“Kemudian juga saya memiliki juga catatan-catatan pribadi untuk menyatakan bahwa sebetulnya UU ini tidak perlu karena ada UU lain yang sudah existing dan kemudian sudah mewakili dari substansi yang ada di RUU Ketahanan Keluarga ini seperti yang lain adalah UU tentang Perkawinan dimana UU ini juga mengatur tentang peran keluarga dan sebagainya,” tutur Nurul.

Waketum Partai Golkar ini berpendapat lebih baik menguatkan ketahanan keluarga di UU terkait yang sudah ada. Semisal, kata Nurul, merevisi UU Perkawinan yang sudah ada.

“Sekali lagi argumentasi saya adalah lebih baik menguatkan UU, merevisi UU Perkawinan yang sudah ada misalnya yang sudah menjadi rencana dari dahulu sampai saat ini juga belum terealisasi daripada membuat UU baru yang kelihatannya substansinya ini terlalu luas dan mengurusi segala macam hal,” imbuhnya.[prs]

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPR

Puslit Setjen DPR Gelar Seminar Bahas Penguatan Ekonomi Nasional

Published

on

Kepala Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Indra Pahlevi (ist/net)
Continue Reading

DPR

Komisi VII Komitmen Bahas RUU Energi Baru Terbarukan

Published

on

Ratna Juwita (ist/net)
Continue Reading

DPR

Wakil Ketua Komisi X: Perubahan Kebijakan Guru harus Sistemik

Published

on

Hetifah Sjaifudian, (ist/net)
Continue Reading
Loading...