Connect with us

DPR

DPR Apresiasi Kemendikbud Lakukan Pengadaan Kuota PJJ dan Tunjangan Khusus Guru

Published

on

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda (ist/net)

Realitarakyat.com – Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengapresiasi Kemendikbud yang telah melakukan pengadaan kuota pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan tunjangan khusus guru yang menjadi bagian dari relaksasi selama pandemi Covid-19, termasuk program beasiswa unggulan untuk 200 orang dan bantuan siswa untuk 135 orang.

Meski demikian, politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) ini menyerukan agar ke depan Kemendikbud RI melaksanakan kebijakan pendidikan sesuai Peta Jalan Pendidikan yang sudah disusun.

“Pembangunan pendidikan dibangun berdasarkan peta jalan pendidikan nasional. Ini bagian dari komitmen kami di Komisi X DPR,” ujar Syaiful Huda, dalam rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Mendikbud Nadiem Makarim, Senin (16/10/2020).

Dalam Raker tersebut, Kemendikbud mendapat penyesuaian anggaran yang semula dalam pagu 2020 sebesar Rp75,702 triliun menjadi Rp70,718 triliun. Dengan perubahan anggaran, tentu Kemendikbud harus beradaptasi kembali dengan pos anggaran baru.

Syaiful menginginkan agar Kemendikbud memberi penjelasan perubahan program kerja akibat perubahan anggaran dalam APBN 2020 tersebut. Ini juga bagian dari pengawasan yang dilakukan Komisi X DPR.

“Pagu defenitif anggaran tahun 2020 Kemendikbud RI mengalami perubahan dan penyesuaian. Pagu definitif tahun anggaran 2020 Kemendikbud RI semula Rp75,702 triliun. Setelah ada penyesuaian sebesar Rp4,984 triliun, maka menjadi Rp70,718 triliun. Terkait pemotongan anggaran yang signifikan ini, hampir pasti Kemendikbud RI harus beradaptasi dengan perubahan anggaran,” ungkap Syaiful.

Pada bagian lain, Syaiful juga mengapresiasi Kemendikbud yang telah melakukan pengadaan kuota pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan tunjangan khusus guru yang menjadi bagian dari relaksasi selama pandemi Covid-19. Selain itu ada juga program beasiswa unggulan untuk 200 orang dan bantuan siswa untuk 135 orang. (ndi)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPR

Empat Fraksi DPR Tolak RUU HIP Masuk Prolegnas 2021

Published

on

Continue Reading

DPR

Komisi IV DPR RI Bentuk Pansus Dana Sawit Untuk Memperkuat Posisi Petani

Published

on

Continue Reading

DPR

Komisi IX DPR Cecar Menkes Soal Pasien Corona

Published

on

Continue Reading
Loading...