Connect with us

DPR

DPR Ingin Pemilu dan Pilkada Digabung ke Satu UU

Published

on

Realitarakyat.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengusulkan agar Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) diatur dalam satu Undang-Undang (UU).

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan, hal ini perlu dilakukan dalam rangka penyederhanaan sistem pemilihan.

“Tujuan dari pada perubahan RUU Pemilu ini secara rinci, itu bisa kita jelaskan pertama adalah bahwa UU ini kita harapkan bisa menyederhanakan sistem pemilihan anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, juga pemilihan presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota,” ujar Doli dalam rapat harmonisasi Revisi UU Pemilu oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Senin (16/11/2020).

Menurut Doli, Revisi UU Pemilu yang diajukan ke Baleg ini dapat mengatur Pemilu dan Pilkada dalam satu UU. RUU Pemilu diharapkan dapat mengatur Pilpres hingga Pilkada.

“Berkaca dari teori-teori yang kita kembangkan selama ini, maka kita memutuskan sebaiknya masalah kepemiluan di Indonesia itu harus cuma terdiri dari 1 rezim dan ada 1 UU, namanya UU Pemilu yang juga terdiri dari pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pemilu kepala daerah,” kata Doli.

Politikus Golkar ini menjelaskan bahwa kerap ada tumpang-tindih pada UU Pilkada dan UU Pemilu saat ini. Doli menjelaskan saat ini Indonesia menganut sistem presidensial. Melalui Revisi UU Pemilu ini, Doli menyampaikan ingin memperkuat sistem pemerintahan presiden.

“UU ini adalah UU yang sekarang di dalam drafnya itu ada proses penyatuan rezim Pemilu. Jadi kalau selama ini kita bicara karakter pemilu di Indonesia, itu terdiri dari ada dua rezim, satu rezim pemilu, yang terdiri pemilu legislatif dan pemilihan presiden. Yang kedua adalah rezim pemilihan kepala daerah. Kita menilai bahwa di antara 2 UU ini atau 2 rezim ini ada beberapa pasal atau ketentuan yang sama dan akhirnya terjadi redundant atau overlapping,” tambahnya.

Revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebelumnya tengah digodok di Komisi II DPR. Revisi UU Pemilu akan lebih difokuskan pada isu-isu implementatif. Seperti soal sengketa pemilu hingga soal data pemilih.

“Komisi lebih concern untuk mendorong fraksi-fraksi membuat rumusan norma terkait isu penting, seperti isu penataan proses sengketa untuk keadilan pemilu, desain dan penataan penyelenggara pemilu, digitalisasi pemilu, pencegahan praktik moral hazard pemilu, model keserentakan pemilu, soal data pemilih, dan isu-isu penting lainnya yang lebih mendasar dan mendorong peningkatan kualitas demokrasi pemilu yang implementatif dengan nilai-nilai Pancasila,” kata Arwani kepada wartawan, Senin (31/8).

Menurut Arwani, pembahasan revisi UU Pemilu tidak akan fokus ke pasal-pasal bonggol, seperti soal ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT). Arwani menyebut persoalan PT akan dibahas ‘dewa-dewa’.

“Komisi tidak tertarik untuk membahas poin klasik, seperti PT dan kawan-kawannya, yang biasa disebut pasal bonggol dalam pemilu. Itu nanti biar dirembuk ‘dewa-dewa’ ajalah,” ujarnya.[prs]

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPR

Komisi III DPR RI Setujui Tujuh Calon Anggota Komisi Yudisial yang Diajukan Presiden Jokowi

Published

on

Continue Reading

DPR

Pimpinan Dewan Senayan Minta Paslon Pilkada Tak Terprovokasi Isu yang Bisa Buat Kegaduhan

Published

on

Continue Reading

DPR

Deklarasi Pemerintahan Sementara Papua Hanya Gimik Belaka

Published

on

Anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani/Net
Continue Reading
Loading...