Connect with us

DPR

DPR Minta OJK Tangani Aduan Masyarakat ke Asuransi

Published

on

Marsiaman Saragih/Net

Realitarakyat.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus bisa menangani pengaduan masyarakat terhadap asuransi AIA Indonesia secara serius.

Menurut anggota komisi XI DPR RI, Marsiaman Saragih, dirinya menerima pengaduan dari dua orang korban yang mengaku mantan agen asuransi dan satu orang mantan karyawan perusahaan tersebut terkait pemecatan sepihak yang dilakukan perusahaan.

“Ini kasus serius, apalagi terkait dengan situasi hari ini adanya ‘omnibus law’, jangan sampai hak pekerja dihilangkan,” ujar Marsiaman di Kompleks Parlemen RI Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2020).

Marsiaman mengatakan para korban sudah mengirimkan pengaduan kepada OJK hingga 4 kali, yaitu 5 Agustus, 18 Agustus, 25 Agustus, 23 September 2020. Karena itu, dia mempertanyakan kenapa aduan tersebut tidak direspons oleh OJK.

Dia khawatir jika kasus itu tidak diproses, maka akan mempengaruhi kepercayaan rakyat terhadap asuransi khususnya dan lembaga keuangan pada umumnya.

Marsiaman berharap OJK sungguh-sungguh memeriksa pengaduan masyarakat secara lebih cepat. Ia mengatakan bahwa semestinya instansi terkait tidak membiarkan laporan dan pengaduan masyarakat tidak diproses.

“Kalau benar peristiwanya seperti yang disampaikan ya harus diproses. Tidak bisa kasus tidak ditindaklanjuti selama bukti-buktinya jelas dan terang. Kan kasihan korban. Ini akan kami tindaklanjuti.​ OJK kebetulan menjadi mitra Komisi XI, saya akan teruskan ke mereka,” ujar Marsiaman.

Adapun tiga orang korban yang mengadu kepada Marsiaman yaitu dr. Kenny Leonara Raja (agen), dr. Jethro (agen) dan Surianta br. Tarigan (karyawan) beserta kuasa hukumnya Sarmanto Tambunan.

Mereka menyampaikan bahwa dalam proses mendapatkan keadilan, telah menempuh berbagai cara termasuk lewat jalur hukum, namun hingga saat ini prosesnya jalan di tempat.

“Laporan kami ke kepolisian sudah berjalan hampir satu tahun belum ada proses yang signifikan, demikian juga laporan kami ke OJK dan Mabes Polri. Perusahaan ini seolah sedemikian kuatnya posisinya di mata hukum, bahkan dalam prosesnya banyak ancaman, tekanan dan intimidasi yang dialami korban. Hal itu yang membuat kami merasa perlu untuk mengadu ke Komisi terkait, agar keadilan bisa ditegakkan,” tutur Sarmanto selaku kuasa hukum korban.

Menanggapi pengaduan tersebut, Marsiaman mengatakan akan mempelajari lebih lanjut dan meneruskan ke pihak-pihak terkait.[prs]

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPR

Puslit Setjen DPR Gelar Seminar Bahas Penguatan Ekonomi Nasional

Published

on

Kepala Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Indra Pahlevi (ist/net)
Continue Reading

DPR

Komisi VII Komitmen Bahas RUU Energi Baru Terbarukan

Published

on

Ratna Juwita (ist/net)
Continue Reading

DPR

Wakil Ketua Komisi X: Perubahan Kebijakan Guru harus Sistemik

Published

on

Hetifah Sjaifudian, (ist/net)
Continue Reading
Loading...