Connect with us

Metropolitan

DPRD DKI Ketok Palu APBD-P 2020 Rp63,23 Triliun

Published

on

Realitarakyat.com – DPRD DKI Jakarta mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD-P DKI 2020. Nilai anggaran dalam APBD-P 2020 sebanyak Rp 63,23 triliun.

Pengesahan dilaksanakan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2020).

Sebelum mengetuk palu pengesahan, Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi meminta persetujuan kepada anggota dewan yang lain. Total, ada 63 anggota DPRD DKI yang hadir di dalam ruang rapat dan 10 anggota dewan mengikuti rapat melalui aplikasi Zoom.

“Kami menanyakan kepada forum yang terhormat ini, apakah Raperda untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah untuk disetujui?,” tanya Pras.

Para anggota dewan yang hadir kemudian menyatakan setuju dengan pengesahan Raperda APBD-P DKI 2020. “Setuju,” jawab anggota DPRD DKI.

Setelah itu, Prasetio mengetuk palu tanda disahkannya Raperda APBD-P DKI 2020 menjadi Perda. Pimpinan DPRD DKI Jakarta bersama Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menandatangani persetujuan pengesahan Perda APBD-P DKI 2020.

Di dalam Rapat Paripurna itu, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz menyampaikan laporan hasil pembahasan Banggar DPRD DKI Jakarta terhadap Raperda, tentang perubahan APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2020. Total, APBD-P 2020 DKI sebesar Rp 63,23 triliun.

“Total perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2020 sebesar Rp 63.232.806.186.085,” kata Aziz.

Nilai APBD-P Provinsi DKI Jakarta 2020 turun dari APBD dengan nominal anggaran sebanyak Rp 87,95 triliun. Penurunan itu, disebut Gubernur Anies Baswedan, karena efek dari melemahnya ekonomi semasa pandemi.

“Realisasi perekonomian Jakarta pada triwulan II mengalami kontraksi sebesar -8,22 persen. Melambatnya pertumbuhan ekonomi pada triwulan II disebabkan oleh penurunan konsumsi rumah tangga dan investasi,” kata Anies.

Menurut Anies, pelemahan pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta, sehingga daya beli masyarakat berkurang.

“Kebijakan pergerakan masyarakat melalui pembatasan sosial berskala besar (PSBB) serta work/school from home, yang berdampak pada penurunan pendapatan serta kemampuan membayar upah sehingga berlanjut pada pemutusan hubungan kerja. Hal ini akan menyebabkan penurunan daya beli masyarakat,” ucapnya.

Selain itu, Anies menyebut realisasi pendapatan daerah sampai akhir Juni 2020 mencapai Rp 23,88 triliun. Nilai itu merupakan 29,04 persen dari rencana pendapatan sebesar Rp 82,19 triliun.[prs]

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hukum

Polisi Bekuk Mafia Tanah Gelapkan Sertifikat Rp6 Miliar

Published

on

ist/net
Continue Reading

Headline

BMKG : Prakiraan Cuaca Hari Ini Jumat 4 Desember 2020, Jakarta Diguyur Hujan Siang Malam

Published

on

Continue Reading

Kesehatan

Pertambahan Kasus COVID-19 di Jakarta pada Rabu Sebanyak 1.166

Published

on

Ilustrasi (ist/net)
Continue Reading
Loading...