Connect with us

Hukum

Kata Ombudsman, Kerumunan Massa Saat Acara Habib Rizieq Jadi Preseden Buruk

Published

on

Kepala Ombudsman RI, Teguh P Nugroho/Net

Realitarakyat.com – Kerumunan massa yang terjadi dalam sejumlah acara yang dilakukan oleh Habib Rizieq Shihab dianggap menjadi preseden buruk dalam hal penangan masa pandemi virus corona (Covid-19). Apalagi acara-acara tersebut nyatanya membuat kerumunan yang melanggar protokol kesehatan.

Kepala Ombudsman RI, Teguh P Nugroho mengungkapkan, kemudahan pemberian izin kepada pihak Habib Rizieq dapat membuat masyarakat merasa punya alasan lebih untuk membuat acara besar dengan banyak orang.

“Ini bisa jadi preseden, kalau mau membuat acara besar, nggak masalah walau melanggar prokes (protokol kesehatan) atau tidak, selama menyediakan anggaran untuk denda. Itu pesan yang bisa sampai ke masyarakat,” ucap Teguh ketika dihubungi di Jakarta, Senin (16/11/2020).

Teguh mengungkapkan, seharusnya, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Polri tidak mengizinkan acara mulai dari penjemputan Habib Rizieq di Bandara Cengkareng sampai acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan, Jakarta Pusat.

“Upaya terbaik tentu saja pencegahan, sanksi baik administratif atau pidana harus menjadi pilihan terakhir. Dan upaya denda yang dilakukan Pemprov, kami lebih melihat sebagai upaya administratif saja karena pemerintah, baik pusat, maupun provinsi dalam mengantisipasi kegiatan yang melibatkan jumlah massa banyak saat HRS kembali ke Indonesia. Sejak dari kedatangan, intelijen dalam hal ini terlihat gagap dalam menyediakan informasi yang cukup terkait potensi jumlah massa penjemput HRS dan akhirnya pilihan Polri tidak banyak. Daripada efek berantai kekerasan akibat penghadangan terhadap penjemput HRS, pada akhirnya pilihan untuk melakukan diskresi dengan ‘pembiasan’ massa,” jelasnya.

Teguh pun mengkritik tindakan dari BNPB, Gubernur Anies Baswedan, dan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria yang terlihat tidak ada antisipasi. Mereka malah seakan terlibat mendukung acara dan kegiatan kerumunan.

“Pas acara pernikahan, BNPB pusat malah memberikan masker 20 ribu buah kepada HRS. Gubernur kemudian mengunjungi HRS saat seharusnya yang bersangkutan melakukan karantina. Dan Wagub menghadiri maulid di Tebet yang dihadiri ribuan massa. Dari sini, terlihat bahwa tidak ada upaya pencegahan yang efektif yang dilakukan pemerintah, baik pusat maupun DKI, dan akhirnya sebagai upaya terakhir keluarlah denda itu,” katanya.

Diketahui, kerumunan massa simpatisan Rizieq mulai terjadi pada Selasa (10/11/2020). Massa berbondong-bondong menuju Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Massa juga berkumpul di kediaman Rizieq di Petamburan.

Selain itu, pada Jumat (13/11), massa mengikuti peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Tebet, Jakarta Selatan. Di sini, Habib Rizieq juga hadir.

Selain itu, massa simpatisan FPI memadati kawasan Petamburan, Jakarta Pusat, pada Sabtu (14/11/2020) malam. Mereka hadir untuk merayakan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan akad nikah putri keempat Rizieq. Semua acara itu dipadati massa. Beberapa di antaranya juga tampak tidak mengenakan masker.[prs]

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hukum

Kepala BNPT: Waspadai Ideologi Radikal Disusupkan dalam Konten Medsos

Published

on

Boy Rafli Amar (ist/net)
Continue Reading

Headline

Beginilah Modus Cara Korupsi Menteri KKP Adhy Prabowo Yang Terendus KPK

Published

on

Continue Reading

Hukum

LPSK Dorong Pemerintah Alokasikan Dana untuk Korban Tindak Pidana

Published

on

Ketua LPSK Hasto Atmojo (ist/net)
Continue Reading
Loading...