Connect with us

DPR

Kemendikbud Harus Perjelas Mekanisme Pengangkatan Sejuta Guru Honorer Jadi ASN

Published

on

Realitarakyat.com – Rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengangkat sejuta guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi pertanyaan DPR.

Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda pun meminta Kemendikbud untuk memperjelas mekanisme rekrutmen pengangkatan guru honorer menjadi ASN ini. Apalagi, saat ini ada 1.516.072 guru honorer di seluruh Indonesia. Sebanyak 1.516.072 tersebut terdiri dari 847.973 guru honorer di berbagai jenjang sekolah negeri dan 668.099 di sekolah swasta.

“Pengangkatan satu juta honorer merupakan jumlah sangat besar,” ujar Syaiful Huda dalam rapat kerja bersama Mendikbud Nadiem Makarim di Jakarta, Senin (16/11/2020).

“Jika benar tahun depan sejuta guru honorer bisa diangkat maka akan terjadi pengurangan besar-besaran terhadap guru yang berstatus honorer dan secara signifikan bakal memenuhi kebutuhan guru secara permanen,” tambahnya.

Huda mengungkapkan, dalam sejarah rekrutmen ASN hingga saat ini, hal yang dikemukakan oleh Menteri Nadiem belum pernah terjadi.

“Maka perlu diperjelas siapa yang akan melakukan rekrutmen apakah Kemendikbud atau Kementerian PAN/RB karena selama ini lembaga yang berwenang melakukan rekruitmen dan pengangkatan ASN adalah Kemenpan RB. Jika Kemenpan RB apakah rekrutmen itu dilakukan khusus untuk guru honorer saja atau honorer secara umum,” jelas dia.

Sebagai gambaran, lanjut Huda rekrutmen ASN dalam skema PPPK tahun 2019 oleh Kemenpan RB hanya bisa menampung 51.000 honorer dari berbagai bidang pekerjaan. Sedangkan khusus untuk guru honorer hanya bisa direkrut sebanyak 34.959 orang.

“Nah jika targetnya satu juta orang maka harus ada penambahan slot besar-besaran dalam rekruitmen ASN yang diselenggarakan oleh Kemenpan RB. Jika proses rekrutmen mulai 2021 maka perlu diperjelas per tahunnya berapa slot yang disediakan dan ditargetkan berapa tahun yang dibutuhkan sehingga sejuta guru PPPK bisa terpenuhi,” tambah dia.

Politikus PKB itu juga meminta ketegasan dari Kemendikbud terkait status kepegawaian dari para guru honorer yang akan diangkat sebagai PPPK tersebut.

Selama ini guru honorer menjadi tanggungjawab dari pemerintah daerah. ASN dari PPPK juga sebagian menjadi tanggungjawab dari pemerintah daerah.

“Nah apakah target sejuta guru honorer yang bisa diangkat sebagai PPPK akan menjadi pegawai pemerintah pusat yang ditanggung oleh APBN atau tetap sebagai pegawai daerah yang ditanggung APBD. Hal ini perlu diperjelas karena berkaitan dengan penyediaan anggaran yang selama ini menjadi masalah pokok yang menganjal pengangkatan honorer menjadi ASN,” jelas dia.

Sebelumnya, Mendikbud Nadiem Makarim dalam Raker dengan Komisi X menyatakan akan membukan seleksi guru honorer untuk diangkat menjadi PPPK. Seleksi guru honorer untuk diangkat PPPK ini mulai dilakukan 2021. Pemerintah daerah pun diminta sebanyak-banyaknya mengajukan formasi guru honorer. Kemendikbud menargetkan jumlah guru PPPK di seluruh sekolah negeri akan mencapai satu juta orang. [prs]

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPR

Komisi VI DPR Soroti Kinerja PT Pelindo III dan PT Angkasa Pura I di Jatim

Published

on

Herman Khaeron (ist/net)
Continue Reading

DPR

Politisi Golkar Minta Pemerintah Percepat Pembebasan Lahan Tol Probowangi

Published

on

Singgih Januratmoko (ist/net)
Continue Reading

DPR

DPR Berharap Pembangunan Kawasan Wisata Komodo Berbasis Konservasi

Published

on

Dedi Mulyadi (ist/net)
Continue Reading
Loading...