Connect with us

DPR

Politisi PDIP: Susun RUU Kesejahteraan Lansia, Perlu Pikirkan Tiga Aspek Ini

Published

on

Anggota Komisi VIII DPR RI IGN Kesuma Kelakan (ist/net)

Realitarakyat.com – Anggota Komisi VIII DPR RI IGN Kesuma Kelakan mengungkap bahwa dalam menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Lansia, perlu memikirkan tiga aspek penting yakni dari sisi kesehatan, ekonomi, dan sarana prasarana pendukung aktivitas warga lanjut usia (lansia) dalam menjalankan sisa hidupnya. Ia mencontohkan penerapan ketiga aspek tersebut di Provinsi Bali.

Dari sisi kesehatan, jelas Alit, sapaan IGN Kesuma Kelakan, Pemerintah Provinsi Bali sudah mewajibkan seluruh rumah sakit daerah sampai tingkat puskesmas untuk menyiapkan poliklinik khusus lansia atau Unit Layanan Geriatri sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda).

Kemudian dari sisi ekonomi, warga usia senja yang sudah tidak memiliki daya kerja dinilainya perlu mendapat jaminan sosial hari tua.

“Pemerintah harus memikirkan jaminan sosial hari tua. Ya Jamkesus, khusus untuk lansia di hari tua. Skemanya mungkin kalau di Bali sudah ada di Kabupaten Badung. Kebijakan daripada Pemerintah Kabupaten Badung dimana lansia yang sudah berumur 72 tahun ke atas mendapatkan santunan Rp 1 juta setiap bulan, diambil 3 bulan sekali. Itu jaminan khusus yang berkaitan dengan sisi ekonomi,” kata Alit usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII ke Kantor Dinas Sosial Provinsi Bali, Rabu (11/11/2020).

Selanjutnya dari sisi sarana prasarana, fasilitas kesehatan (faskes) di Provinsi Bali sudah menyediakan berbagai sarpras untuk lansia dan penyandang disabilitas.

Menurut Alit, sarpras seperti ini selayaknya bisa diterapkan di seluruh tempat umum seperti transportasi publik, toilet umum, dan tempat umum lainnya. Fasilitas seperti patient house atau panti sosial tresna werdha (PTSW), juga dinilai perlu dikaji ulang keberadannya.

“Bali sudah punya panti yang besar sekali khusus lansia, yaitu PTSW Werdha Wan Seraya di Denpasar dan PTSW Jara Mara Pati di Buleleng. Tapi jarang orang-orang di Bali yang menempatkan orang tuanya di sana karena terkait kultur masyarakat yang tidak mau dijauhkan dari orang tuanya. Di situlah perlu ada kebijakan yang sifatnya home care, didata semua lansia yang tidak mau ke panti, nanti istansi dan yayasan terkait bisa jemput bola melakukan pantauan,” papar politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.

Sejalan dengan Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menyebut bahwa negara wajib melindungi seluruh bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia, termasuk masyarakat lansia dan penyandang disabilitas, maka hal itu menjadi kewajiban bagi seluruh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun tingkat provinsi dan kabupaten.

“Ya kita berharap, kalau Bali bisa, Jogja bisa, mestinya daerah lain juga bisa karena ini merupakan kewajiban negara melindungi lansia dan penyandang disabilitas. Mestinya ada undang-undang yang mengatur dan menjadi rujukan terkait itu. Harapan kita tidak hanya di Bali dan Jogja, tetapi seluruh Indonesia para lansia dan penyandang disabilitas mendapat perlakukan yang sama dan dikhususkan,” harapnya.

Legislator daerah pemilihan Bali itu optimis, pada tahun 2021 mendatang sudah ada keputusan mengenai RUU Kesejahteraan Lansia.

“Sedang ada kajian naskah akademik, kemudian ini menerima masukan-masukan dulu. Komisi kita sudah ada Panjanya (Panitia Kerja, red). Harusnya bisa segera disahkan karena ini kan tidak ada materi krusial dan menyangkut perlindungan sosial, jadi tidak harus diperdebatkan, kan memang kewajiban kita untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia,” tutupnya.

Sebagai informasi, RUU Kesejahteraan Lansia nantinya akan mencakup tiga definisi warga lanjut usia. Pertama, lansia uang sudah tidak produktif sehingga memerlukan penanganan khusus.

Kedua, lansia yang masih produktif dan masih bisa melakukan kegiatan, bersosialisasi, bekerja meski orientasinya buka tentang materi semata. Terakhir, lansia penyandang disabilitas.

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII ke Provinsi Bali ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily, dan sejumlah Anggota Komisi VIII, di antaranya Muhammad Ali Ridha (Fraksi Partai Golkar), M. Husni (Fraksi Partai Gerindra), Nurhadi (Fraksi Partai NasDem) Wastam (Fraksi Partai Demokrat), serta Nur Azizah Tahmid dan Nurhasan Zaidi dari Fraksi PKS. (ndi)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPR

Prolegnas Prioritas 2021, Baleg: Jumlah RUU Tak Perlu Dipaksakan

Published

on

Firman Soebagyo (ist/net)
Continue Reading

DPR

Komisi II DPR Minta Penyelenggara Pastikan Pilkada Bebas Penularan Covid-19

Published

on

Arwani Thomafi (ist/net)
Continue Reading

DPR

DPR Minta Pemerintah Tak PHP Soal Pengangkatan Guru Honorer

Published

on

Continue Reading
Loading...