Connect with us

Headline

Refly Harun : Pencopotan Kapolda Metro Jaya Untuk Persiapan Pemilihan Kapolri

Published

on

Realitarakyat.com – Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan jika pencopotan Kapolda Metro Jaya Nana Sudjana ada kaitannya dengan pemilihan Kapolri yang berlangsung awal 2021.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Idham Azis, mencopot Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, Inspektur Jenderal Nana Sudjana. Selain Irjen Nana, Idham juga mencopot Inspektur Jenderal Rudy Sufahradi Novianto sebagai Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat.

“Track record Kapolda Metro Jaya merupakan jalan untuk menjadi Kapolri. Sebagaimana terjadi pada dua Kapolri terakhir, yaitu Tito Karnavian dan Idham Azis,” katanya melalui unggahan video di kanal YouTube miliknya Refly Harun, Selasa (17/11/2020).

Refly menyebutkan jika saat itu Tito Karnavian bahkan sangat mencolok ketika menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya. Tidak lama memimpin DKI Jakarta Tito kemudian naik menjadi bintang 3 di Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT).

“Tiba-tiba hanya 1 atau 2 bulan di BNPT diangkat sebagai Kapolri, lompat. Sebelumnya yang berkuasa yang menjadi Kapolri angkatan 83 atau 84, tapi langsung lompat ke angkatan 87,” imbuhnya

Refly mengatakan jika Kapolri Idham Azis sebenarnya angkatan 87 juga. Maka, Refly menilai telah terjadi pelambatan pada kepemipinan Polri 1.

Apalagi, Idham Aziz akan memasuki masa pensiun pada Januari 2021. Atas kejadian itu, Refly mengaitkan kemungkinan akan ada Kapolri baru pada akhir 2020.

“Bukan tidak mungkin Kapolda Metro Jaya bisa lompat lagi, tapi gejala tersebut memang belum terlihat atau tidak terlihat. Sekarang (Nana, red) sudah tidak bisa lagi karena sudah dicopot jabatannya,” kata Refly.

Sementara itu, ia juga mempertanyakan pihak mana yang berwenang soal penegakan protokol Covid-19, jika yang berwenang adalah pemerintah pusat, seharusnya dasar hukum yang digunakan Undang-Undang (UU), yaitu UU No 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

“PSBB transisi yang dasarnya adalah Peraturan Gubernur. Kalau dasarnya Peraturan Gubernur, leading sector penegakan hukumnya pemerintah DKI dengan aparatnya Satpol PP,” katanya.

Refly menyebut jika melibatkan polisi, maka sifatnya mungkin hanya perbantuan dan pembantuan. Hal ini dikarenakan polisi menegakkan hukum dan hukum tersebut adalah hukum yang bersifat nasional.

“Masalahnya kalau polisi tidak berada di pemerintahan lokal, maka peraturan-peraturan daerah itu sesungguhnya bukan tugas polisi untuk menegakkannya tapi tugas aparat lain. Dalam hal ini Satpol PP,” pungkasnya.(Din)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Headline

Pemerintah Usulkan RUU Wabah dan RUU Hukum Acara Perdata Masuk Prolegnas 2021

Published

on

Continue Reading

Daerah

Kasus Labuan Bajo, Penyidik Kejati NTT Panggil 10 Orang Saksi ke Kupang

Published

on

Continue Reading

Headline

Kata Menag, Kasus Perceraian Meningkat Saat Pandemi Covid

Published

on

Continue Reading
Loading...