Connect with us

Daerah

Selain Gratifikasi, Ada Alasan Lain Dalam Kasus Jonas Salean

Published

on

Realitarakyat.com – Kasus bagi – bagi tanah Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang dengan terdakwa Jonas Salean mantan Walikota Kupang, disebut – sebut bahwa dipenuhi dengan adanya gratifikasi dalam pemberian tanah kepada 29 orang pejabat publik di Kota Kupang.

Selain gratifikasi, dinilai adanya alasan dasar lain bagi terdakwa Jonas Salean mantan Walikota Kupang dalam pembagian tanah bagi 29 orang pejabat publik di Kota Kupang.

“Saya rasa bukan saja gratifikasi tapi ada juga hal mendasar lainnya yang membuat terdakwa Jonas Salean mantan Walikota Kupang dalam membagikan tanah bagi 29 pejabat di Kota Kupang,” kata Dosen Sosiologi Fisip Undana Kupang, Lazarus Jehamat kepada wartawan, Selasa (17/11/2020) ketika menghubungi media ini.

Menurut Jemahat, tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT, melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap terdakwa Jonas Salean selaku mantan Walikota Kupang ketika membagikan tanah kepada Ketua PN Maumerw, Jhon Sine, Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe, Direktur RS. S. K. Lerik Kota Kupang, Marsiana Halek, Wakil Walikota Kupang, Hermanus Man, Christian Baitanu (Wakil Ketua DPRD Kota Kupang, A. Resdiana Ndapamerang (Istri Jonas Salean), dan menantu Jonas Salean.

“Ini merupakan pencaplokan tanah negara yang dilakukan secara sitematis. Jadi selain gratifikasi pastinya ada modus lain yang mendasar sehingga terdakwa bagi – bagi tanah kepada para pejabat publik itu,” ucap Jehamat.

Ditegaskan Jehamat, pemberian tanah atau pembagian tanah oleh terdakwa Jonas Salean telah melanggar aturan bahkan diakui oleh para penerima tanah bahwa menerima tanah tersebut dari terdakwa Jonas Salean.

Terkait dengan pengembalian tanah dalam bentuk sertifikat oleh para penerima, Jehamat mengatakan bahwa pengembalian boleh – boleh saja, namun bukan berarti dengan mengembalikan tanah tersebut menghilangkan perbuatan pidana sehingga wajib hukumnya diproses oleh penyidik Kejati NTT.

Menurut Jehamat, pembagian tanah dari Jonas Salean kepada 29 pejabat publik ini, maka secara langsung aset negara telah berpindah tangan dan disitulah terjadi kerugian negara.

“Dengan membagikan tanah kepada orang lain maka aset negara telah berpindah tangan. Maka disitulah terjadi kerugian keuangan negara jadi patut diproses secara hukum meskipun telah mengembalikan sertifikat tanah atau tanah negara,” tegas Jehamat.

“Ketika mereka menerima tanah itu, kenapa tidak bertanya alasan apa dibagikan. Jadi sudah patut dan layak serta wajib hukumnya diproses secara hukum,” tambah Jehamat.

Menurut Jehamat, para penerima tanah dari terdakwa Jonas Salean sangat paham dan tahu akan hukum namun dengan sengaja dan mau menerima tanah tersebut. Untuk itu, letak kesalahan para penerima berada pada posisi tersebut.(rey)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Daerah

Peduli Sesama, Kejati NTT Serahkan Bantuan Untuk Jupar

Published

on

Continue Reading

Daerah

Dua Terdakwa Kasus Bank NTT Cabang Surabaya Dituntut Berbeda

Published

on

Continue Reading

Daerah

Kuasa Hukum Jonas Salean Sebut Pengadilan Tipikor Sidangkan Kasus Yang Tidak Pasti

Published

on

Continue Reading
Loading...