Connect with us

DPR

Baleg Sebut RUU Pemilu Bagian Reformasi Sistem Kepemiluan

Published

on

Realitarakyat.com – Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang diinisiasi Komisi II DPR RI dinilai bagian dari penataan dan reformasi sistem kepemiluan yang merupakan koreksi dan perbaikan dari berbagai kelemahan penyelenggaraan pemilu sebelumnya.

“RUU Pemilu adalah bagian dari penataan dan reformasi sistem kepemiluan yang merupakan koreksi dan perbaikan dari berbagai kelemahan penyelenggaraan pemilu sebelumnya demi tercapainya sistem kepemiluan yang demokratis, efektif dan efisien,” kata Anggota Badan Legislasi DPR, Guspardi Gaus saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (17/11/2020).

Ia mengatakan, RUU Pemilu itu telah masuk dalam Program Legislasi Nasional 2020 dan merupakan inisiatif DPR atas usulan dari Komisi II DPR.

Hal itu, menurut anggota DPR dari Fraksi PAN itu, adalah sejarah baru karena apa yang dilakukan Komisi II DPR dengan menginisisai atau mengusulkan RUU Pemilu, biasanya RUU Pemilu atas inisiatif pemerintah namun saat ini diambil-alih oleh DPR.

“Saya menyampaikan apresiasi kepada Komisi II DPR yang telah begitu runut dan komprehensif memaparkan dan mempresentasikan tentang usulan revisi tentang RUU Pemilu di hadapan pimpinan dan anggota Badan Legislasi DPR,” ujarnya.

Badan Legislasi DPR menggelar rapat pada Senin (16/11) terkait revisi UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu, untuk mendengarkan penjelasan Komisi II DPR sebagai pengusul RUU itu, dan dihadiri Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, dan Wakil Ketua Komisi II DPR, Saan Mustofa.

Gaus setuju dengan apa yang disampaikan Kurnia bahwa hal mendasar diusulkannya RUU Pemilu ke Badan Legislasi DPR karena masalah tumpang-tindih pasal dalam UU Pemilu dan UU Pilkada.

Kedepan, menurut anggota Komisi II DPR itu, agar pelaksanaan Pemilu dan Pilkada diatur dalam satu UU, dan juga diharapkan UU pemilu bisa berlaku cukup panjang, sehingga tidak setiap 5 tahun sekali membahas tentang UU Pemilu.

“Ini sangat tidak sehat kualitas demokrasi kalau lima tahun sekali itu revisi sarat kepentingan. RUU Pemilu ini juga di atur tentang keserentakan pemilu dan pilkada serta mengusulkan adanya Pemilu daerah dan Pemilu nasional,” katanya.

Ia menjelaskan, Komisi II telah membentuk panitia kerja penyusunan RUU Pemilu tersebut sebelum di bawa ke Badan Legislasi DPR untuk diharmonisasi. Menurut dia, panitia kerja di Komisi II DPR telah mendengarkan masukan berbagai pemangku kepentingan dari masyarakat sipil, akademisi dan para pakar demi penyempurnaan RUU itu.[prs]

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPR

DPR Berharap KONI Konsisten Bantu Pembinaan Atlet Nasional

Published

on

Hetifah Sjaifudian (ist/net)
Continue Reading

DPR

Yahya Zaini Minta Izin Edar BPOM untuk Produk UMKM Digratiskan

Published

on

Continue Reading

DPR

Sebelum Jadi Holding BUMN Pangan, PT RNI harus Punya ‘Roadmap’ yang Jelas

Published

on

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina (ist/net)
Continue Reading
Loading...