Connect with us

Ekonomi

Manfaatkan Peluang Dagang di RCEP, Indonesia Diminta Tingkatkan Kolaborasi

Published

on

ist/net

Realitarakyat.com – Pemerintah Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kolaborasi antarpemangku kepentingan, khususnya para pelaku ekspor dan kementerian/lembaga, demi memanfaatkan berbagai kesempatan dan peluang dagang saat Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) efektif berlaku.

Ekonom Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia, Fajar B Hirawan, menyebutkan kolaborasi merupakan satu dari tiga langkah yang harus ditempuh Pemerintah Indonesia untuk mengoptimalisasi manfaat RCEP.

“Optimasi untuk RCEP setidaknya ada tiga hal. Pertama, kolaborasi/sinergi semua stakeholder, khususnya pemerintah dan eksportir, khususnya dalam membuat perencanaan, monitoring (pengawasan, red), dan evaluasi dari skema RCEP,” kata Fajar, seperti dikutip Antara, Selasa (17/11/2020).

Ia turut menambahkan pemerintah harus memperbaiki tata kelola data karena itu menentukan sejauh mana RCEP akan dimanfaatkan nantinya.

“Kedua, perlu adanya fleksibilitas dalam aturan teknis turunan yang terkait RCEP, mulai dari perangkat hukum, sampai aturan mengenai tingkat komponen dalam negeri (TKDN),” terang Fajar.

Ia menjelaskan Undang-Undang Cipta Kerja turut menjadi momentum yang sejalan dengan prinsip kemudahan berusaha yang diusung oleh RCEP.

“[…] momentum adanya Omnibus Law (UU Cipta Kerja, red) mampu mendorong peningkatan industri manufaktur di Indonesia, khususnya yang berorientasi ekspor,” kata Fajar.

Ia berpendapat Pemerintah Indonesia tidak hanya harus menggenjot kerja industri manufaktur agar dapat memaksimalkan keanggotaan di RCEP, tetapi juga harus meningkatkan partisipasi dalam rantai nilai global atau jaringan produksi global.

Terakhir, Fajar berpendapat pemerintah wajib membantu pelaku ekspor agar mereka dapat bersaing dengan eksportir dari negara anggota RCEP.

“Fasilitas perdagangan memang wajib dilakukan, misalnya insentif dalam bentuk pembebasan bea keluar atau masuk, fasilitas perpajakan, dan prosedur teknis lain yang terkait transaksi perdagangan,” kata Fajar.

Sebanyak 15 negara, di antaranya termasuk 10 anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara (ASEAN), China, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru, meneken dokumen RCEP lewat pertemuan virtual dan tatap muka di Hanoi akhir minggu lalu (15/11). RCEP akhirnya disepakati setelah melalui rangkaian perundingan yang telah berlangsung sejak 2012.

Awalnya, India masuk dalam anggota perundingan RCEP. Namun pada tahun lalu, Perdana Menteri India Narendra Modi mengumumkan pihaknya keluar dari perundingan RCEP. Walaupun demikian, dokumen akhir RCEP yang ditandatangani pekan lalu tetap membuka peluang bagi India untuk bergabung kembali dalam kemitraan tersebut.

RCEP akan mengatur kerja sama pasar bebas di 15 negara yang mencakup kurang lebih 30 persen dari total produk domestik bruto (PDB) dunia. Tidak hanya itu, RCEP diharapkan dapat menghapus seluruh tarif impor/bea masuk di 15 negara anggota dalam waktu 20 tahun. (ndi)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ekonomi

Indonesia dan Swedia Komitmen Wujudkan Kerja Sama Berkelanjutan

Published

on

ist/net
Continue Reading

Ekonomi

Terima Banpres Produktif, Pemilik Warung Sembako Ini Mengaku Terharu

Published

on

Ade Irawan (ist/net)
Continue Reading

Ekonomi

G20 Serukan Bangun Sistem Kesiapan untuk Hadapi Pandemi di Masa Depan

Published

on

Presiden Joko Widodo mengikuti KTT Luar Biasa G20 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Kamis 26 Maret 2020. KTT tersebut membahas upaya negara-negara anggota G20 dalam penanganan COVID-19. (ist/net)
Continue Reading
Loading...