Connect with us

Hukum

ICW Pertanyakan Efektivitas Tambahan Jabatan Baru di KPK

Published

on

Realitarakyat.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan perubahan struktural dengan menambah 19 jabatan dan posisi di lembaganya.

Indonesia Corruption Watch (ICW) pun menilai penambahan posisi dalam struktur KPK bertentangan dengan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

“ICW beranggapan bahwa Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2020 (PerKom 7/2020) tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK bertentangan dengan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” kata peneliti dari ICW, Kurnia Ramadhana, kepada wartawan, Rabu (18/11/2020).

Kurnia mengatakan bahwa Pasal 26 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak direvisi dalam UU Nomor 19 Tahun 2019. Hal itu tentu mengartikan bahwa bidang-bidang yang ada di KPK seharusnya masih seperti sedia kala, yakni Bidang Pencegahan, Bidang Penindakan, Bidang Informasi dan Data, dan Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat.

“Namun yang tertuang dalam PerKom Nomor 7 Tahun 2020 malah terdapat beberapa penambahan, seperti Bidang Pendidikan dan Peran serta Masyarakat, dan Bidang Koordinasi dan Supervisi. Ini sudah terang benderang bertentangan dengan UU KPK,” ujar Kurnia.

Maka dari itu, ICW menilai produk hukum internal KPK ini sangat rentan untuk dibatalkan melalui uji materi di (Mahkamah Agung). Belum apa-apa, ICW juga mempertanyakan efektivitas struktur baru KPK.

“Mestinya saat ini KPK memfokuskan pada perbaikan kinerjanya sendiri, ketimbang merombak susunan internal yang sebenarnya bertentangan dengan undang-undang dan efektivitasnya juga dipertanyakan,” katanya.

Seperti diketahui, KPK mengubah struktur organisasinya dengan menambah sejumlah posisi. Struktur organisasi KPK saat ini menjadi lebih gemuk dibandingkan sebelumnya.

Perubahan itu tertuang dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi yang ditandatangani Ketua KPK Firli Bahuri pada 6 November 2020 dan diundangkan pada 11 November 2020.[prs]

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hukum

Polri Pastikan Surat Panggilan Kedua Telah Diterima Rizieq Shihab

Published

on

Habib Rizieq Shihab (ist/net)
Continue Reading

Hukum

Adik Prabowo Klaim Siap Dipanggil KPK

Published

on

Hashim Djojohadikusumo/Net
Continue Reading

Hukum

Habib Rizieq Diperiksa Senin Besok, PMJ: Pendukungnya Tak Usah Mengantar

Published

on

Continue Reading
Loading...