Connect with us

Hukum

KPK Minta Civitas Akademik Ikut Cegah Korupsi

Published

on

Realitarakyat.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta para civitas akademika ikut berpartisipasi dalam pencegahan korupsi.

Demikian dikatakan Ketua KPK Firli Bahuri saat menjadi pembicara dalam acara Anti-Corruption Summit (ACS) ke-4 Tahun 2020 yang bertemakan “Quo Vadis Pemberantasan Korupsi” digelar secara virtual melalui akun Youtube KPK, Rabu (18/11/2020).

“Melalui tema tersebut, Anti-Corruption Summit ke-4 Tahun 2020 dapat memberikan gambaran arah ke depan bagi para stakeholder pemberantasan korupsi, khususnya civitas akademika untuk semakin berkontribusi positif dan bersinergi dalam pencegahan korupsi berbasis perguruan tinggi,” kata Firli.

Dalam kesempatan itu, ia juga menegaskan bahwa KPK tetap berkomitmen dan bekerja keras memberantas korupsi.

“Antara lain korupsi terkait dengan bisnis, korupsi terkait dengan penegakan hukum dan reformasi birokrasi, korupsi yang terkait dengan politik, korupsi terkait dengan pelayanan publik, dan korupsi terkait dengan Sumber Daya Alam,” ujar dia.

Selain itu, kata dia, berdasarkan kajian dan pengalaman empiris terkait dengan sebab-sebab terjadinya tindak pidana korupsi maka pimpinan KPK periode 2019-2024 beserta insan KPK merumuskan strategi pemberantasan korupsi yang merupakan “core business” KPK ke dalam tiga strategi atau pendekatan.

Pendekatan pertama adalah pendekatan pendidikan masyarakat, pendekatan kedua adalah pendekatan pencegahan, dan pendekatan ketiga adalah pendekatan penindakan secara tegas.

Firli menyatakatan pendekatan pendidikan masyarakat dilaksanakan agar masyarakat paham tentang tindak pidana korupsi dan menimbulkan perlakukan masyarakat yang tidak ingin melakukan korupsi.

“Melalui pendekatan pendidikan masyarakat, KPK akan membangun ahli pembangun integritas dan juga penyuluh antikorupsi. Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan jejaring pendidikan baik formal maupun nonformal mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi,” tuturnya.

Menurut Firli, pendekatan pencegahan dilakukan dengan cara perbaikan sistem yang ada.

“Karena kita mengetahui perilaku korupsi juga disebabkan karena sistem apakah itu sistemnya gagal, sistemnya buruk ataupun sistemnya lemah. Maka diperlukan untuk upaya-upaya pencegahan dalam rangka perbaikan sistem sehingga tidak terjadi korupsi karena tidak ada peluang dan tidak ada kesempatan melakukan korupsi,” kata Firli.

Terakhir adalah pendekatan penindakan. Ia menegaskan lembaganya tetap melakukan penindakan untuk menindak tegas para pelaku korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

“Dengan tujuan agar para pelaku korupsi takut melakukan korupsi dan timbulnya kesadaran hukum masyarakat untuk tidak melakukan korupsi,” ucap dia.[prs]

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hukum

KPK Klaim Sudah Minta Izin Dewas Lakukan 600 Penyadapan

Published

on

Continue Reading

Hukum

KPK Periksa 9 Saksi Kasus Korupsi Stadion Mandala Krida

Published

on

Continue Reading

Hukum

MK Gelar Sidang Perdana Gugatan UU Ciptaker

Published

on

Continue Reading
Loading...