Connect with us

DPR

Oknum Anggota Keroyok Warga Sipil, DPR: Hal Ini Cemarkan Reformasi TNI

Published

on

Realitarakyat.com – Sebanyak sebelas prajurit TNI yang mengeroyok warga sipil bernama Jusni (24) di Tanjung Priok, Jakarta, pada Februari lalu, kini menjalani sidang pembacaan tuntutan oditur militer.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi I DPR RI Willy Aditya menilai kejadian tersebut mencemarkan reformasi TNI.

“Penganiayaan oleh oknum anggota TNI yang menyebabkan kematian ini mencemarkan reformasi TNI,” kata Willy kepada wartawan, Rabu (18/11/2020).

Ketua DPP Partai Nasdem ini menilai para pelaku pengeroyokan Jusni harus dihukum sesuai dengan ketetapan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya, perlu ada sanksi yang diberikan atas tindakan tersebut.

“Para pelakunya wajib dihukum sesuai ketentuan undang-undang. Keputusan mahkamah militer dengan menjatuhkan hukuman penjara dan pemecatan adalah langkah yang tepat,” ujarnya.

Willy menilai peristiwa pengeroyokan yang dilakukan sebelas prajurit TNI tersebut menunjukkan adanya permasalahan dalam pengajaran di militer. Khususnya mengenai kurikulum korsa.

“Peristiwa penganiayaan secara bersama-sama yang kembali berulang ini memperlihatkan adanya masalah dalam ‘kurikulum korsa’ yang menjadi bagian pengajaran di militer,” ungkapnya.

Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem ini pun meminta Panglima TNI dan KSAD memulai perubahan kurikulum dalam institusi TNI. Setidaknya Willy mengimbau agar dalam pembelajaran memasukkan pemahaman hukum dan HAM bagi para prajurit hingga di tingkat tamtama.

“Panglima TNI dan KSAD saat ini yang mengenyam banyak pendidikan umum saya kira bisa memulai perubahan kurikulum pendidikan di institusinya. Setidaknya dengan memasukkan pemahaman hukum dan HAM bagi para prajurit hingga di tingkat tamtama,” ucap Willy.

Willy berharap agar kejadian serupa kasus Jusni tidak kembali terulang di masa mendatang. Nantinya, dikatakan Willy, Komisi I DPR RI akan meminta penjelasan pimpinan TNI atas peristiwa tersebut.

“Komisi I DPR akan meminta penjelasan Panglima dan KSAD melalui mekanisme pengawasan DPR, berkenaan dengan kasus ini agar tidak berulang,” tukasnya.[prs]

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPR

Komisi V Harap ‘Fit and Proper Test’ Hasilkan LPJK Andal

Published

on

Syarief Abdullah Alkadrie (ist/net)
Continue Reading

DPR

Jelang Pilkada, Kerawanan Konflik Papua harus Diantisipasi

Published

on

Azis Syamsuddin (ist/net)
Continue Reading

DPR

Pimpinan DPR Optimis Indonesia Mampu Kendalikan Covid-19

Published

on

Azis Syamsuddin (ist/net)
Continue Reading
Loading...