Connect with us

Politik

PDIP Nilai Anies Bisa Ditetapkan Bersalah Langgar Protkes Covid

Published

on

Realitarakyat.com – Anggota Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengapresiasi Mendagri Tito Karnavian yang mengeluarkan instruksi terkait peringatan penegakan protokol kesehatan bagi kepala daerah. Mengingat, Tito saat ini mengawasi kepala daerah.

“Kebetulan kemarin kami RDP dengan Mendagri dan saya pertanyakan mengenai bagaimana konsistensi penerapan UU No 6 tahun 2018 apakah Pak Mendagri betul-betul konsisten, tentu pengawasan penindakan kepala daerah itu menjadi kewenangan Mendagri, sebagai perwakilan presiden dan itu diatur UU,” kata Junimart kepada wartawan di kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (19/11/2020).

Junimart kemudian bicara soal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Junimart menyebut soal Anies tergantung pihak kepolisian.

“Kalau pertanyaan misalnya Anies bisa diberhentikan, tergantung gimana proses penyelidikan di kepolisian, tentu yang diterapkan itu pasti UU No 6 tahun 2018. Di pasal 23 tentang kekaratinaan dan kesehatan, kenapa demikian, itu kan jelas diatur,” katanya.

Menurut politikus PDIP ini, ada kemungkinan Anies ditetapkan bersalah jika merujuk pada UU Kekarantinaan.

“UU Kekarantinan itu bisa diterapkan kepada tempat atau daerah yang sudah diletakkan status, DKI PSBB. Tentu PSBB kan sudah jelas, dibatasi, terbatas semua, tapi malah ini dibiarkan begitu saja, kita lihat bagaimana proses penyelidikan di kepolisian,” lanjutnya.

Mendagri Tito Karnavian mengeluarkan instruksi yang memuat ketentuan kepala daerah bisa diberhentikan jika melanggar protokol kesehatan Covid-19.

Instruksi Mendagri tersebut dikeluarkan sebagai respon atas perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta konsistensi kepatuhan protokol Covid-19 dan mengutamakan keselamatan rakyat. Hal tersebut merespon terjadinya kerumunan massa di daerah akhir-akhir ini.

“Berkaitan dengan beberapa daerah yang terjadi kerumunan besar akhir-akhir ini dan seolah tidak mampu menanganinya, maka hari ini saya keluarkan instruksi Mendagri tentang penegakan prokes. Di sini menindaklanjuti arahan Presiden pada Senin lalu untuk menegaskan konsistensi kepatuhan (pencegahan) Covid-19 dan mengutamakan keselamatan rakyat,” kata Tito.

Tito mengingatkan sanksi pemberhentian kepala daerah jika melanggar ketentuan.

“Saya sampaikan kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk mengindahkan instruksi ini karena ada risiko menurut UU. Kalau UU dilanggar, dapat dilakukan pemberhentian. Ini akan saya bagikan, hari ini akan saya tanda tangani dan saya sampaikan ke seluruh daerah,” ujar Tito.[prs]

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Politik

Pembunuhan Sadis Keluarga di Sigi, BPIP: Ini Tindaka Lukai Keadaban Kemanusiaan

Published

on

Continue Reading

DPR

Komisi III Beri Perhatian pada Penanganan Covid-19 dan Kondusifitas Pilkada

Published

on

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh (ist/net)
Continue Reading

Politik

Gerindra Minta Asas Praduga Tak Bersalah Dijunjung Tinggi dalam Kasus Edhy

Published

on

Continue Reading
Loading...