Connect with us

Hukum

KPK Tegaskan Tak Ada Tumpang Tindih Tugas Dewas dan Inspektorat

Published

on

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata (ist/net)

Realitarakyat.com – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan tidak ada tumpang tindih antara tugas Dewan Pengawasan (Dewas) dan Inspektorat.

“Ini juga tadi ada yang mempertanyakan seolah-olah tumpang tindih tugas Dewas dengan Inspektorat,” ujar Alex, kepada wartawan, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (19/11/2020).

Dalam Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK, struktur organisasi KPK membesar dengan menambah dua kedeputian, yaitu Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat dan Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi, beberapa direktorat, Staf Khusus serta Inspektorat.

Alex juga menjelaskan bahwa fungsi pengawasan sebelumnya dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Internal (PI) yang melaksanakan tugas dan fungsi ​​​​menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran etik dan pelanggaran disiplin pegawai.

“Juga tugas PI tidak hanya menindaklanjuti pelanggaran kode etik atau disiplin tetapi juga melakukan pengawasan terhadap kinerja organisasi KPK dan kemudian juga bertindak sebagai konsultan buat unit-unit kerja di internal KPK,” katanya.

Sedangkan pembentukan Dewas KPK, kata dia, merupakan amanat Pasal 37B UU Nomor 19 Tahun 2019 antara lain melaksanakan tugas menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran etik.

“Sehingga, sebagian tugas dan karena kewenangan PI ini telah diambil alih oleh Dewas. Kami melihat bahwa perlu ada restrukturisasi pengawasan internal. Sedangkan pemeriksaan disiplin ke depan menjadi tugas Inspektorat dan Direktorat PI dihapuskan,” ujarnya.

Oleh karena itu, kata dia, jika sebelumnya PI di bawah Kedeputian Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM), Inspektorat sebagai pengganti PI nantinya langsung di bawah pimpinan KPK.

“Supaya apa? supaya pimpinan lebih efektif dalam melakukan kontrol pengawasan terhadap unit kerja yang ada di KPK, pimpinan bisa langsung meminta PI untuk melakukan pemeriksaan misalnya atau melakukan eksaminasi misalnya terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan unit organisasi KPK itu,” kata Alex.

“Jadi, ini praktik yang lazim di unit organisasi organisasi pemerintah yang lain atau perusahaan bahkan, bahwa PI umumnya berada di bawah top manajemen atau direksi. Otomatis Deputi PIPM karena PI sudah di bawah pimpinan (KPK) kemudian unit pengaduan masyarakat di bawah Inda, jadi Deputi PIPM itu menjadi kita hilangkan,” kata dia menambahkan.

Sedangkan untuk tugas Pengaduan Masyarakat (Dumas), ia mengatakan tetap dilaksanakan dengan mengganti nomenklatur menjadi Direktorat Layanan Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat di bawah tugas Kedeputian Informasi dan Data/Inda sebagai pusat Big Data. (ndi)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hukum

Perpres Pelibatan TNI dalam Penanganan Terorisme Salah dan Keliru

Published

on

Continue Reading

Hukum

Sudah Terima Laporan, Polisi Segera Panggil Dirut RS UMMI

Published

on

Continue Reading

Hukum

Persoalan Terorisme Tak Bisa Hanya dengan Pendekatan TNI Saja

Published

on

Continue Reading
Loading...