Connect with us

Politik

Nasdem Sebut Instruksi Mendagri Jadi Peringatan Kepala Daerah Masa Mendatang

Published

on

Realitarakyat.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan instruksi yang memuat ketentuan kepala daerah bisa diberhentikan jika melanggar protokol kesehatan Covid-19.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa mengapresiasi penerbitan instruksi tersebut.

“Menurut saya, perlu kita apresiasi ya langkah apa yang dilakukan oleh Mendagri ya, dengan membuat surat instruksi ya, kepada siapapun ya termasuk kepala daerah yang tidak menjalankan protokol kesehatan itu untuk diberi sanksi, bahkan sanksinya pada tahap pemberhentian,” kata Saan saat dihubungi, Kamis (19/11/2020).

Ketua DPP Partai Nasdem ini menilai instruksi tersebut berlaku ke depan, bukan ke belakang. Instruksi Mendagri tersebut diteken Tito pada 18 November 2020.

“Instruksi itu kan tidak berlaku surut ya. Instruksi kan untuk ke depan, bukan ke belakang kan. Mungkin itu kan bisa dijadikan pengalaman saja,” kata Saan.

Menurut Saan, kasus kerumunan di daerah yang dipimpin Gubernur DKI Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beberapa hari lalu juga sudah diproses oleh aparat penegak hukum. Ia menegaskan instruksi Mendagri itu menjadi peringatan untuk masa mendatang.

“Kan kalau yang sekarang (mengenai Gubernur DKI Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil) kan sudah berproses ya. Aparat sudah berproses untuk memintai keterangan, memintai klarifikasi. Yang penting kan ke depannya nih, menurut saya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Saan menjelaskan implementasi dari instruksi Mendagri untuk memberhentikan kepala daerah juga perlu melibatkan pihak DPRD. Sebab, sudah ada mekanisme tertentu untuk memberhentikan kepala daerah.

“Tapi tentu, untuk melakukan pemberhentian tidak mudah juga kan. Karena UU mengaturnya juga, undang-undang pemerintah daerah, itu mengatur,” ucapnya.

“Karena kan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Nah yang bisa memakzulkan ya tentu mekanismenya lewat DPRD, dan DPRD memakzulkan dikirim nanti ke Mendagri. Jadi kalau Mendagri mau memberikan sanksi itu tentu, mekanisme-mekanisme undang-undang kan harus ditempuh,” katanya.[prs]

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPR

DPR Dukung Diplomasi Jokowi di WEF

Published

on

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin (ist/net)
Continue Reading

MPR

Berpotensi Normalkan Hubungan Diplomatik, HNW Usul agar Presiden Batalkan ‘Calling Visa’ untuk Israel

Published

on

Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M Hidayat Nur Wahid (ist/net)
Continue Reading

DPR

Ini Alasan Baleg Tunda Pengesahan Prolegnas Prioritas 2021

Published

on

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas (ist/net)
Continue Reading
Loading...