Connect with us

Politik

Pangdam Jaya Sebut FPI Bisa Dibubarkan, Golkar: Itu Ada Dasar Hukumnya

Published

on

Realitarakyat.com – Pernyataan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurahman FPI bisa dibubarkan apabila tidak taat terhadap hukum menuai respon dari beberapa pihak.

Salah satunya, politikus Partai Golkar Ace Hasan Syadzily yang menilai pernyataan Pangdam Jaya itu memiliki dasar hukum.

“Jadi apa yang disampaikan Pangdam Jaya itu memiliki dasar hukumnya sebagaimana Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan,” kata Ace kepada wartawan di Jakarta, Jumat (20/10/2020).

Kendati demikian, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini enggan memberi penilaian apakah ormas FPI sudah melanggar ketentuan yang tertuang dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan atau tidak.

“Saya tidak dalam kapasitas untuk menilai. Kita serahkan kepada pihak yang berwenang dan penegak hukum menegakkan aturan perundang-undangan,” tuturnya.

Ketua DPP Partai Golkar ini mengatakan Pasal 59 ayat (3) Perppu No 2 Tahun 2017 mengatur tentang berbagai larangan yang ormas. Larangan tersebut mencakup tindakan permusuhan terhadap suku, agama, atau golongan tertentu hingga mengganggu ketertiban dan ketenteraman umum.

“Pasal 59 ayat (3) yang di dalamnya menyebutkan: a. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan; b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia; c. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau d. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelas Ace.

Lebih lanjut, Ace mengungkapkan pelanggaran terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tersebut dapat dikenai sanksi. Mulai peringatan tertulis, penghentian aktivitas ormas sementara, hingga pencabutan izin ormas.

“Dalam pasal selanjutnya, terutama Pasal 61, disebutkan sanksi yang tegas. Dari peringatan tertulis, penghentian aktivitas ormas sementara, hingga pencabutan izin badan hukum terhadap ormas yang melanggar ketentuan itu,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, pernyataan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman berawal saat dirinya merespons video viral yang memperlihatkan proses penurunan baliho Habib Rizieq Syihab (HRS) dilakukan oleh orang berbaju loreng. Dudung mengatakan peristiwa itu merupakan perintahnya.

Dudung mengatakan semua pihak harus taat terhadap hukum yang ada di Indonesia. Bahkan, Dudung menyebut, apabila FPI tidak taat terhadap hukum, bisa dibubarkan.[prs]

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Politik

Ini Cara Menteri Tito Hindari Kurumunan Massa di TPS Saat Pilkada 2020

Published

on

Continue Reading

Politik

Kata Gerindra, Kejadian yang Menimpa Edhy Bisa Terjadi Pada Semua Parpol

Published

on

Continue Reading

Politik

Kompolnas Akui Miliki Empat Kriteria Calon Kapolri Pengganti Idham

Published

on

Continue Reading
Loading...