Connect with us

Politik

Soal Pencopotan Kepala Daerah, PKB Minta Ikuti Tata Cara yang Ada

Published

on

Realitarakyat.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan instruksi yang isinya soal ancaman pemberhentian kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP Partai Keadilan Bangsa (PKB), Yaqut Cholil menilai secara peraturan memang kepala daerah bisa saja diberhentikan, tapi tidak bisa serta-merta harus melalui tata cara yang ada.

“Secara peraturan memang kepala daerah bisa diberhentikan. Tapi tata caranya kan harus melalui paripurna DPRD yang kemudian diusulkan kepada presiden. Tidak bisa serta-merta Mendagri langsung memberhentikan,” kata Gus Yaqut, kepada wartawan, Kamis (19/11/2020).

Wakil Ketua Komisi II DPR ini mengatakan tidak mudah secara teknis seorang menteri memberhentikan kepala daerah. Menurutnya, hal itu malah akan berpotensi menimbulkan kegaduhan.

“Bisa saja, selama tata cara pemberhentiannya dipenuhi kan? Tapi apakah secara teknis itu mudah? Pasti tidak dan justru berpotensi menimbulkan kegaduhan baru,” ujarnya.

Sementara itu, Waketum PKB Faisol Riza mengatakan instruksi Mendagri harus dijadikan peringatan penting bagi kepala daerah. Bukan hanya untuk Gubernur DKI Anies Baswedan, tapi juga untuk semua kepala daerah.

“Saya kira itu warning pada setiap kepala daerah untuk sungguh-sungguh menjalankan protokol kesehatan di wilayahnya masing-masing. Saya tidak melihat itu ancaman pada Anies. Iya tidak mudah memberhentikan kepala daerah. Tapi warning Mendagri penting,” ujarnya.[prs]

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Politik

Kata PDIP, Staf Edhy Andreu Misata Bukan Kader Partai Lagi

Published

on

Continue Reading

Politik

Ini Cara Menteri Tito Hindari Kurumunan Massa di TPS Saat Pilkada 2020

Published

on

Continue Reading

Politik

Kata Gerindra, Kejadian yang Menimpa Edhy Bisa Terjadi Pada Semua Parpol

Published

on

Continue Reading
Loading...