Connect with us

DPR

Azis Syamsuddin : UU Cipta Kerja Untuk Menjawab Tantangan Bonus Demografi

Published

on

Realitarakyat.com – Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin memastikan, hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) merupakan upaya terobosan menyelesaikan aturan-aturan yang mempersulit dan menjawab dari permasalahan bonus demografi.

Dimana, ungkap dia, setiap tahun bonus demografi meningkat dan memerlukan perluasan lapangan kerja, Usia produktif semakin banyak dan lapangan kerja sangat dibutuhkan.

“Para investor dapat melakukan investasinya di Indonesia dan membuka lapangan kerja secara luas. Selama ini para investor mengeluh dengan banyaknya aturan yang tumpang tindih sehingga merasa dipersulit dalam melakukan investasi di Indonesia,” kata Azis, Sabtu (21/11/2020).

“Selain itu banyak perizinan usaha UMKM yang nantinya tidak perlu berbelit-belit. Dengan adanya UU Ciptaker maka perizinan dapat cepat dan mudah melalui sistem online dan tidak membutuhkan biaya yang cukup besar,” tambahnya.

Mantan Ketua Badan Anggaran (Banggar) Banggar DPR RI itu menjelaskan bahwa dengan adanya UU Cipta Kerja nantinya pesangon buruh tidak lagi menunggu proses cukup lama dan harus berurusan sampai pengadilan yang memakan waktu cukup lama yaitu 1-3 tahun.

Ke depannya, lanjut dia, perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) wajib membayar pesangon di saat itu juga.

“Saya berharap masyarakat mendapatkan informasi substansi yang utuh dan tidak sepenggal atau potongan. Sehingga dapat membaca secara keseluruhan mengenai UU Cipta kerja yang nota bandnya banyak membawa manfaat ke depannya,” tuturnya.

Sehingga generasi penerus nanti mampu bersaing di tengah tantangan hantaman global yang hampir terjadi di seluruh dunia.

“Saat ini orang beli makanan tidak perlu bersusah payah dan mengantre. Hanya dengan menggunakan gadget, maka pesanan tinggal menunggu di rumah. Ini adalah bukti bahwa teknologi dan perkembangan zaman semakin maju dan kita harus dapat beradaptasi dengan hal ini,” pungkasnya.(ilm)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPR

Ketua DPR Minta Pemerintah Evaluasi Total Strategi Penanganan Covid-19

Published

on

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani (ist/net)
Continue Reading

DPR

PKS Minta Pemerintah Tolak Permintaan APBI Soal Pengurangan Nilai Royalti

Published

on

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto (ist/net)
Continue Reading

DPR

DPR Sarankan Jokowi Bentuk Kementerian Khusus Papua

Published

on

Continue Reading
Loading...