Connect with us

Headline

KPAI Dukung Sekolah Tatap Muka di Buka Tapi Dengan Syarat

Published

on

Realitarakyat.com – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan, keputusan pemerintah untuk membuka sekolah tetap harus terkoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, dan tidak bisa hanya menyerahkan sepenuhnya ke daerah.

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti mengatakan bahwa sudah seharusnya pemerintah pusat dan daerah membangun sistem informasi, komunikasi, dan koordinasi guna membangun sinergi antara pusat dan daerah guna mempersiapkan pembukaan sekolah dengan penerapan protokol kesehatan ketat serta Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

“Menyerahkan kepada Pemerintah Daerah tanpa berbekal pemetaan daerah dan sekolah yang dapat dikategorikan siap dan belum siap, menurut saya bentuk lepas tanggungjawab. Seharusnya bukan diserah Pemda, akan tetapi dibangun sistem informasi, komunikasi, koordinasi dan pengaduan yang terancana baik sehingga pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat bersinergi melakukan persiapan buka sekolah dengan infrastruktur dan protocol kesehatan/SOP Adaptasi kebiasaan baru (AKB) di sekolah,” jelas Retno dalam pesan singkat yang diterima RRI pada Sabtu (21/11/20).

Retno menambahkan, pembukaan sekolah sejatinya tidak hanya berpatokan pada jumlah siswa dan protokol 3M, namun memang harus ada persiapan infrastruktur AKB dan faktor lainnya.

”Dengan demikian, tugas dan tanggungjawab dalam melindungi anak-anak demi kepetingan terbaik bagi anak, di masa pandemi dapat terwujud. Karena buka sekolah bukan hanya berpedoman pada separuh jumlah siswa dan Protokol/SOP 3 M saja, tetapi perlu menyiapkan infrastruktur AKB, biaya tes swab, dan ujicoba kepatuhan seluruh warga sekolah terhadap protokol kesehatan. Kalau APBD tidak mampu membiayai bagaimana? Apa kita biarkan sekolah berpotensi kuat menjadi kluster baru?” ucap Retno.

Seperti diketahui, setelah sembilan bulan melakukan Belajar Dari Rumah (BDR), Pemerintah pusat memutuskan melakukan relaksasi kembali terhadap SKB 4 Menteri. PJJ fase pertama maupun fase kedua yang masih saja sarat masalah dan sulit diatasi sekolah dan daerah, bahkan PJJ fase 2 sudah memakan korban jiwa 4 peserta meski pemerintah dan daerah dan Pemerintah pusat kerap membantah.

Selain kendala PJJ, kuatnya desakan orangtua di sejumlah daerah menjadi factor pendorong pemerintah pusat membolehkan sekolah dibuka kembali. SKB 4 Menteri yang mengizinkan pembukaan sekolah di zona hijau, kemudian berlanjut dengan relaksasi mengizinkan pembukaan sekolah di zona hijau dan kuning.

Pada Jumat (20/11/20), pemerintah kembali merelaksasi SKB 4 Menteri dengan membolehkan pembukaan sekolah di semua zona, namun izin dan pelaksanaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Adapun dasar pijakannya adalah daerah lebih mengetahui wilayahnya masing-masing. Bahkan, penyiapan infrastruktur dan tes swab untuk pendidik dan tenaga kependidikan juga diserahkan pada APBD.(Din)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Headline

Fadel Muhammad : Pertanian Bisa Jadi Tulang Punggung Pembangunan

Published

on

Continue Reading

Headline

Temu Tokoh Nasional, Syarief Hasan Jelaskan Tugas dan Wewenang MPR, DPR, dan DPD

Published

on

Continue Reading

Headline

Mendikbud Nadiem Makarim Akui PJJ Mengakibatkan Banyak Siswa Putus Sekolah

Published

on

Continue Reading
Loading...