Connect with us

Nasional

Mendagri Tak Bisa Copot Kepala Daerah Hanya Karena Protokol Kesehatan

Published

on

Realitarakyat.com – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengeluarkan instruksi akan mencopot kepala daerah yang tidak menegakkan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19.

Namun, menurut ahli hukum tata Negara, Jimly Asshiddique seorang kepala daerah baik bupati, walikota, atau gubernur tak dapat dicopot hanya karena terkait protokol kesehatan.

Sebab dasar protokol Peraturan Pemerintah (PP) dari UU Karantina Wilayah. Sementara kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat seperti diatur UU Pemda.

“Tapi memang di masa pandemi Covid-19 seperti ini PP tersebut tidak boleh dilanggar. Tapi tidak bisa mencopot kepala daerah karena mereka dipilih langsung oleh rakyat. Jadi tidak semudah itu mencopot apalagi hanya berdasarkan instruksi,” kata Jimly kepada wartawan, Jumat (20/11/2020).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini juga menganggap konyol tindakan Polri memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil terkait kerumunan massa Habib Rizieq.

Menurutnya, dua aksi kerumunan massa itu memang mengurangi wibawa pemerintah. Namun, upaya penegakan hukum dengan memeriksa gubernur menurunkan wibawa mereka. Di sisi lain, si gubernur yang dimintai keterangan juga seolah dizalimi.

“Ya tak bisa dipungkiri, perisitiwa itu membuat seolah kepala daerah tak berdaya mengendalikan massa,” jelasnya

“Penegakkan hukum itu mulia, tapi cuma di permukaan. Apalagi bila terlalu dipaksakan itu hanya akan memperuncing masalah,” tukasnya.[prs]

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nasional

KKP Serahkan ke Presiden Soal Pengganti Edhy

Published

on

Continue Reading

DPR

DPR Usul Bentuk Badan Pengawas Perpres TNI

Published

on

Aziz Syamsuddin (ist/net)
Continue Reading

Nasional

Partai Baru Bermunculan, Elektabilitas PDIP-PSI Naik

Published

on

Direktur Eksekutif CPCS Tri Okta SK (ist/net)
Continue Reading
Loading...