Connect with us

MPR

MPR Dorong Kementerian Maksimal Pulihkan Ekonomi

Published

on

Realitarakyat.com – Jatuhnya perekonomian Indonesia, salah satunya disebabkan karena rendahnya serapan anggaran di kementerian dan lembaga negara. Kementerian pun didorong untuk maksimal berupaya pulihkan ekonomi.

Demikian dikatakan, Wakil Ketua MPR RI Syarief dalam keterangan tertulisnya, Jumat (20/11/2020).

“Kita telah mengetahui bersama bahwa belanja negara salah satu instrumen untuk memulihkan ekonomi nasional. Rendahnya serapan anggaran membuktikan bahwa kementerian belum maksimal dalam memulihkan ekonomi nasional,” ungkap Syarief.

Akibat dari jatuhnya ekonomi Indonesia, berbagai perusahaan juga melakukan PHK demi bertahan di tengah pandemi. Akibatnya, lanjut dia, berdasarkan dari Kementerian Tenaga Kerja, lebih dari 3,05 juta pengangguran baru muncul di 2020.

Berdasarkan data dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melaporkan realisasi belanja pengadaan barang dan jasa negara hingga November 2020 belum mencapai 50 persen dari total nilai Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebesar Rp 853,8 triliun. Syarief pun mendorong kementerian dan lembaga negara hingga pemerintah daerah untuk segera melakukan belanja negara.

“Pemerintah masih memiliki waktu kurang lebih satu bulan. Waktu tersebut harus dioptimalkan pemerintah dengan catatan transparency dan akuntabilitas harus tetap dijaga untuk memulihkan ekonomi nasional,” ungkapnya.

Ia juga menekankan agar kementerian yang berkaitan langsung dengan UMKM, koperasi, dan rakyat kecil untuk bergerak dengan cepat merealisasikan anggarannya.

“Pemerintah harus sesegera mungkin membantu masyarakat kecil untuk bangkit kembali. Pemerintah juga harus memprioritaskan belanja produk UMKM dan Koperasi sebagaimana janji presiden yang menganggarkan Rp 307 triliun untuk membeli produk UMKM,” ucap Syarief.

“Data LKPP menunjukkan pengadaan belanja untuk UMKM baru mencapai 37 persen. Padahal, UMKM lah yang harus segera dibantu karena UMKM berkontribusi terhadap 60 persen PDB Indonesia,” tukasnya.

Syarief juga mengkritik cara presiden menegur menterinya. Bila ingin efektif, lanjutnya, presiden seharusnya melakukan evaluasi kinerja per bulan. Selain itu, presiden dan menteri juga harus bekerja dengan manajemen pemerintahan yang terstruktur dan terukur.

“Kesan lamban dan sering membuat kebijakan yang kontraproduktif juga salah satu yang membuat kinerja tidak maksimal,” tandasnya.[prs]

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Headline

Gus Jazil Dorong Kemandirian Santri lewat Pertanian Porang

Published

on

Continue Reading

MPR

MPR Kutuk Tindakan Penyerangan Gereja di Sigi

Published

on

Continue Reading

MPR

Ketua MPR: Pelajar Indonesia di Luar Negeri Penting Dibekai Nilai Kebangsaan

Published

on

Continue Reading
Loading...