Connect with us

DPR

Aziz Syamsuddin: Usulan Pembatasan Usia di RUU PDP Lindungi Anak dari Pengaruh Medsos

Published

on

Wakil Ketua DPR, Aziz Syamsuddin (ist/net)

Realitarakyat.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Azis Syamsuddin memahami bahwa usulan pembatasan usia dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) sebenarnya lebih mengedepankan sebagai upaya melindungi anak-anak dari konten-konten yang tidak sesuai dengan usianya.

“Ada usulan batasan usia sekitar 17 tahun,” terang Azis, dalam pernyataan tertulisnya, Minggu (22/11/2020).

Namun, Aziz mengatakan bahwa masuk tidaknya usulan itu menjadi salah satu pasal RUU PDP tergantung dengan berkembangan diskusi RUU tersebut.

“Ini mengingat aktivitas masyarakat di media sosial juga menjadi hak bagi setiap warga negara,” ujar politisi Partai Golkar ini.

Di sisi lain, kata dia, dalam suasana belajar online akhir-akhir ini media sosial menjadi salah satu media dalam pengajaran online.

“Hal ini juga harus kita pertimbangkan tidak boleh serta merta memberikan pembatasan usia. Perlu kajian,” katanya.

Yang jelas, Wakil Rakyat dari Dapil II Lampung itu mengaku telah menerima beberapa informasi atau masukan, termasuk usia yang diusulkan oleh pemerintah melalui Dirjen Aplikasi Informatika Samuel Abrijani Pangerapan.

Semua informasi yang masuk, baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat luas, kata dia, akan menjadi pertimbangan dalam pembahasan RUU PDP.

“Masukan apa pun sangat dibutuhkan. Dan DPR menunggu berbagai usulan dari pihak manapun, masyarakat bisa mengusulkan melalui akun media sosial resmi DPR RI,” kata politikus Partai Golkar itu.

Aziz menjelaskan bahwa RUU PDP akan mengatur hak dan kewajiban pemilik data dan individu termasuk lembaga yang mengumpulkan dan memproses data.

Yang menarik, regulasi ini akan ditetapkan data protection officer atau pengawas perlindungan data pribadi sehingga lapis perlindungan data pribadi benar-benar terjaga.

Aziz meyakini UU PDP bisa memberikan jaminan rasa aman kepada masyarakat ketika menggunakan aplikasi dan platform berbasis internet.

“Ini yang sejak awal dikedepankan. Begitu pentingnya data pribadi,” pungkasnya. (ndi)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPR

Pembangunan Kawasan Pariwisata di Pulau Rinca Tak Boleh Korbankan Komodo

Published

on

Continue Reading

DPR

Pimpinan Komisi III Tak Masalahkan Kapolri dari Nonmuslim

Published

on

Continue Reading

DPR

Dewan Minta Pemerintah Transparan Hasil Swab Test Jamaah Umrah

Published

on

Continue Reading
Loading...