Connect with us

DPR

Dewan Sebut Pandemi Covid Sebabkan Banyak Anak Indonesia Tertunda Sekolah

Published

on

Realitarakyat.com – Pandemi Covid-19 yang cukup panjang ternyata berakibat banyak dari anak-anak di Indonesia yang tertunda sekolahnya.

Demikian dikatakan Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda dalam keterangan tertulisnya, Minggu (22/11/2020).

“Di lapangan. Sekarang banyak anak yang tidak di sekolahkan oleh orang tuanya baik ke Paud maupun ke SD karena kondisi ekonomi, karena lupa, atau bahkan sengaja karena tidak adanya biaya,” kata Huda.

“Kita mengalami darurat pendidikan. Situasi ini terasa mungkin sekitar empat bulan terakhir ini,” sambungnya.

Karenanya, Huda meminta pemerintah terutama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menambah bantuan untuk sekolah-sekolah.

Lebih lanjut, politikus PKS ini menuturkan, berdasarkan hasil survei World Bank atau bank dunia, Unesco, dan Unicef, sampai pada masa pandemi COVID-19 ini, alokasi anggaran pendidikan yang secara keseluruhan mencapai Rp 580 triliun, baru tersalurkan sekitar RP 350 trilun atau 60 persennya saja.

Anggaran pendidikan tersebut bukan hanya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut, tetapi juga tersebar di bebrapa kementerian lain.

“Ini supaya menjadi peringatan bagi kita semua. Pertama, betulkah anggaran kita sudah mencapai 20 persen yang nilainya Rp 580 triliun? memang besar sekali, tetapi ini masih mengalami hambatan oleh berbagai persoalan,” kata Huda.

Artinya, kata Huda, 40 persen dari dana pendidikan tersebut masih bermasalah. Akibat belum optimalnya pengalokasian anggaran pendidikan tersebut menurutnya bisa dirasakan oleh semua institusi pendidikan, baik negeri maupun swasta.

Survei kedua, lanjut dia, soal akses siswa terhadap buku pelajaran yang masih menyisakan 47,4persen. Hampir 50 persen siswa di tanah air ini belum bisa mengakses buku pelajaran.

“Ini PR (pekerjaan rumah)-nya Bu Sri (Sri Wahyuningsih, Direktur Sekolah Dasar, Dirjend Dikdasmen Kemendikbud). Ini serius ini,” tegas Huda.

Survei ketiga, menyangkut soal kesiapan sarana dan prasarana menyangkut perlindungan COVID-19, di mana 51,1 persen sekolah belum bisa mengadakan sarana kebersihan berikut akses Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) yanglayak bagi sekolah.

“Toilet ada tapi masih kurang representatif? ini PR kita bersama Bu Ning, Bu Direktur. Saya ingin hal pokok yang menjadi peroslan isu pendidikan ini diselesaikan,” tegasnya.

Terkait berbagai persoalan tersebut, kata Huda, Komisi X mendorong supaya 20persen anggaran pendidikan sepenuhnya digunakan untuk pendidikan, tidak untuk kebutuhan yang lain.

“Jadi dari Rp 580 triliun yang diproyeksikan untuk fungsi pendidikan itu, hanya Rp 350 triliun yang tersalurkan atau sisanya sekitar Rp 200 triliun itu mungkin masih digunakan untuk kebutuhan yang lain,” ujarnya.[prs]

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPR

Anggota DPR Minta Rizieq Shihab hentikan Gelar Acara

Published

on

Rahmad Handoyo (ist/net)
Continue Reading

DPR

Pembangunan Kawasan Pariwisata di Pulau Rinca Tak Boleh Korbankan Komodo

Published

on

Continue Reading

DPR

Pimpinan Komisi III Tak Masalahkan Kapolri dari Nonmuslim

Published

on

Continue Reading
Loading...