Connect with us

Hukum

Kapolri Keluarkan Surat Telegram Jaga Netralitas Polisi di Pilkada

Published

on

Realitarakyat.com – Kapolri Jenderal Idham Azis menerbitkan Surat Telegram (STR) Nomor STR/800/XI/HUK.7.1./2020 tertanggal 20 November 2020 tentang Netralitas Anggota Polri dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

Kadiv Propam Polri Brigjen Ferdy Sambo menyebut STR tersebut merupakan penekanan Kapolri kepada seluruh jajarannya terkait netralitas dalam Pilkada yang rencananya digelar pada 9 Desember mendatang.

“STR ini adalah penekanan kembali tindak lanjut perintah Kapolri kepada seluruh kapolda yang wilayahnya menyelenggarakan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 yang sudah kian dekat. STR ini mempertegas kembali aturan baku yang tidak boleh dilakukan seluruh anggota Polri tak pandang jabatan maupun pangkat pada kontestasi pilkada,” sebut Ferdy saat dikonfirmasi pada Minggu (22/11/2020).

Menurutnya, pihaknya akan mengawasi dengan ketat ihwal perilaku anggota Polri dalam pilkada. “Divisi Propam memonitoring dengan melakukan pengawasan yang ketat, berjenjang terkait perilaku anggota Polri,” katanya.

Di samping itu, kata Ferdy, terbitnya STR tersebut guna mencegah politisasi Korps Bhayangkara baik yang dilakukan oleh oknum anggota Polri maupun peserta pilkada.

“STR ini selain perintah juga merupakan alat pencegahan atas politisasi baik yang dilakukan anggota Polri maupun peserta pilkada. Sehingga manakala ada pelanggaran, Divisi Propam pasti objektif,” pungkasnya.

Dalam surat telegram tersebut disebutkan bahwa anggota Polri dilarang untuk membantu deklarasi pasangan calon Pilkada, meminta sumbangan, memasang atribut pasangan calon pilkada dan mempromosikan pasangan calon tertentu.

Selain itu, anggota Polri juga tidak boleh melakukan foto bersama dengan pasangan calon pilkada atau berfoto dengan gaya yang identik dengan paslon tertentu. Anggota Polri dilarang memberikan dukungan politik, menjadi pengurus, memberikan keuntungan atau fasilitas pada paslon tertentu dan melakukan black campaign.

Sementara terkait penyelenggaraan perhitungan suara, anggota Polri tidak boleh memberikan informasi terkait perhitungan suara dan menjadi anggota KPU atau Bawaslu.

Demi mengawasi kenetralan anggota Polri, Kapolri meminta agar pengawasan internal ditingkatkan dan segera melakukan pelaporan jika ada anggota Polri yang melakukan pelanggaran.

Kapolri juga menegaskan anggota Polri yang melanggar akan ditindak secara tegas. Kapolri juga meminta kepada Bhayangkari yang memiliki hak suara agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang tersebut karena dapat berpengaruh terhadap institusi Polri.

Surat telegram tersebut ditandatangani oleh Kadiv Propam Polri Brigjen Pol Ferdy Sambo mewakili Kapolri Jenderal Idham Azis.[prs]

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hukum

Yasonna Sebut RUU KUHAP Sangat Penting untuk Kepastian Hukum Sengketa

Published

on

Continue Reading

Hukum

KPK Selediki Dugaan Korupsi Proyek Stadion Mandala Krida

Published

on

Continue Reading

Hukum

Ini Alasan Pemeritah Usulkan RUU Wabah Masuk Prolegnas 2021

Published

on

Continue Reading
Loading...